MK Tolak Uji Materi Soal Ojek Online, Said Iqbal Gugat Presiden

PUTUSAN MK terkait penolakan uji materi Pasal 47 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memicu kontroversi.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan) serta bersama buruh yang berdemo di Hari Buruh Internasional di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/5). 

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan uji materi Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memicu kontroversi.

Presidium Komite Aksi Transportasi Online (KATO), Said Iqbal mengaku akan menggugat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dikutip dari Kompas.com berjudul 'Ojek Online Ditolak Sebagai Angkutan Umum, Jokowi Akan Digugat' pada Minggu (1/7/2018), terdapat enam orang yang akan digugat.

Mereka adalah Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

"Kami menggugat citizen law suit, minggu depan mungkin, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siapa yang digugat? Presiden, wakil presiden, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menkominfo, ketua DPR," ujar Said saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/7/2018).

Dalam pernyataannya, terdapat dua gugatan yang akan dilayangkan dalam citizen law suit, yakni meminta majelis hakim menyatakan ke enam tergugat bersalah dan meminta sepeda motor ditetapkan sebagai angkutan umum.

Pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menuai komentar netizen. Pro dan kontra disampaikan.

Bintang Nababan lewat akun twitternya @bnababan menyebut penolakan gugatan sangat beralasan. Dirinya menganalogikan layaknya Google yang menyediakan layanan penyimpanan data maya, selanjutnya dimanfaatkan pihak kedua untuk menjalankan bisnis.

"Ojek Online itu memang bukan angkutan umum. Lebih ke arah jasa perorangan. Gojek/Grab hanya menyediakan infrastrukturnya. Analoginya sama seperti Google menyediakan infra untuk email lalu ada bisnis menggunakannya untuk komunikasi bisnisnya," jelasnya.

Sementara Annazmulia lewat akun @annazmulyana menyinggung Said Iqbal salah kaprah. Sebab, gugatan yang dilayangkan pengemudi ojek online senyata ditolak oleh MK, bukan Jokowi.

Terkait pernyataan tersebut, dirinya menyebut Said Iqbal tengah mencari dukungan massa untuk kepentingan pribadi. Karena seperti diketahui, jumlah anggota ratusan anggota ojek online kini mencapai ratusan ribu anggota.

"Yang tolak MA yang di gugat presiden.... lagi cari masa dari ojek online yang jumlahnya ratusan ribu orang, lalu buat lah perserikatan, jika mereka iuran 10rb dengan hanya 50rb ojek aja sudah 500jt per bulan," tulisnya nyinyir. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved