Pilpres 2019
Amien Rais Sebut Praktik Demokrasi di Indonesia Masih Diskriminatif
Sejumlah nama tokoh dari internal Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam bursa bakal calon presiden (capres) 2019 mendatang.
Penulis: | Editor: Dian Anditya Mutiara
lihat foto
SEJUMLAH nama tokoh dari internal Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam bursa bakal calon presiden (capres) 2019 mendatang.
Selain Zulkifli Hasan, Soetrisno Bachir dan Hatta Rajasa, nama Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais juga mencuat ke permukaan.
Menurut Amien Rais, presiden baru yang terpilih dalam pilpres 2019 nanti, harus mengetahui permasalahan terbesar bangsa Indonesia.
Satu hal yang tidak kalah penting adalah solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut.
"Nah, masalah yang paling besar, saya kira adalah praktik demokrasi kita ini, yang tergolong demokrasi diskriminatif," ujar Amien Rais, Jumat (22/6/2018).
Baca: Amien Rais Tahu Mesin Demokrasi yang Canggih Bisa Bawa Indonesia Unggul dari Banyak Negara
Pendiri sekaligus mantan Ketua Umum DPP PAN yang pertama itu melihat adanya diskriminasi dalam bidang hukum, politik, ekonomi, agama dan diskriminasi sosial.
Fenomena semacam ini disebutnya dengan istilah 'contradictio ini terminis'.
"Demokrasi kok diskriminatif, gak boleh ya. Seperti jatuh kok ke atas. Gak boleh itu, gak masuk akal," kata Amien Rais.
Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk melihat secara gamblang bagaimana praktik hukum tebang pilih masih berlaku di Indonesia.
"Yang punya uang, yang kuat, itu menang. Yang dhaif (lemah), yang kecil, selalu kalah. Ini tidak boleh, aib!" tuturnya.
Baca: BIN Sarankan SBY Melapor Bila Ada Lembaga Negara Tidak Netral dalam Pilkada
Kemudian, diskriminasi dalam bidang politik. Ia mencontohkan 'sistem koncoisme', yang dekat dengan kekuasaan dilindungi dan diberi keleluasaan.
Sedangkan yang berseberangan dengan kekuasaan atau oposisi diperkecil dan dikempeskan.
"Bahkan ada lho ide calon tunggal. Waduh, calon tunggal itu akan membawa demokrasi ke otoritarianisme. Gak ada oposisi, gak ada kontrol lagi, sangat berbahaya," ucap Amien Rais.
Selanjutnya, diskriminasi ekonomi. Segala kebijakan pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, melainkan hanya menguntungkan para konglomerat semata.
