Breaking News:

PKS Dukung Hak Angket M Iriawan jadi Gubernur

kan kita tidak bisa mengatakan tidak bisa suudzon (berprasangka buruk). Konflik kepentingannya bisa ada

Editor: Ahmad Sabran
Faisal Rapsanjani
Mardani Ali Sera, 

KETUA  DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, partainya siap mendukung hak angket terkait pelantikan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Mardani, ada sejumlah alasan yang diperhatikan PKS terkait hak angket ini.

"PKS setuju diangket. Walaupun belum rapat ya, tapi saya pribadi setuju," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (20/6/2018). 

Alasan pertama, Mardani menegaskan Indonesia akan menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Ia ingin proses pemilihan berlangsung dengan jujur, adil dan tenang.

Menurut dia, penunjukkan Komjen Iriawan menimbulkan kecurigaan di mata publik.

Pasalnya, calon wakil gubernur Jabar yang diusung PDI-P, yakni Anton Carlian, adalah pensiunan Polri.

"Dengan penjabat dari institusi sama dengan salah satu kandidat kan kita tidak bisa mengatakan tidak bisa suudzon (berprasangka buruk). Konflik kepentingannya bisa ada," kata dia.

 Alasan kedua, Mardani menilai, penunjukkan Komjen Iriawan menimbulkan kegaduhan. Sehingga hak angket bisa ditujukan untuk mengungkap penunjukkan Iriawan secara jelas.

"Ketiga, masyarakat jangan diam, karena makin lama pemerintah semakin menunjukkan arogansinya," kata dia.

Wacana penggunaan hak angket digulirkan Fraksi Gerindra di DPR.

Gerindra menilai ada cacat hukum dalam pengisian jabatan penjabat sementara itu. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap menghadapi hak angket.

Jika nantinya dirinya dipanggil DPR, Tjahjo mengaku siap menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Saya dipanggil DPR, ya hadir.

Karena keputusan itu (pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar) sudah sesuai dengan undang-undang," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Selasa (19/6/2018).

Kementerian Dalam Negeri menghormati langkah Gerindra karena hak angket adalah hak konstitusional.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, apabila hak angket jadi digulirkan, hal itu adalah proses politik.

Ia meyakini, tidak ada satu pun peraturan perundangan yang dilanggar pemerintah dalam hal pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar.

Masa jabatan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jabar berakhir pada Rabu (13/6/2018).

Kementerian Dalam Negeri awalnya menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur hingga dilantiknya Penjabat Gubernur.

Mendagri kemudian tetap melantik Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar, Senin pagi, meski sempat menuai polemik. Ketika wacana Iriawan menjadi Penjabat. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggap Pemerintah Arogan, PKS Dukung Hak Angket soal Penunjukkan Penjabat Gubernur Jabar", 

Penulis : Dylan Aprialdo Rachman

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved