Breaking News:

Sidak, Wasrik BPJS-TK Temukan Perusahaan Abaikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Karyawan

Ini dilakukan untuk menegakkan aturan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Warta Kota/Feryanto Hadi
Petugas Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Jakarta Kebayoran Baru menyisir sejumlah gerai yang menempati gedung-gedung perkantoran, Jumat (8/6/2018). 

WARTA KOTA, PALMERAH---Petugas Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Jakarta Kebayoran Baru menyisir sejumlah penyewa yang menempati gedung-gedung perkantoran.

Kegiatan itu untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

Baca: Kelurahan Pekojan dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Pasar Murah

Junelpri Saragih, Petugas Wasrik BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru, mengatakan, cara seperti ini dilakukan untuk menegakkan aturan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

"Salah satunya kami lakukan dengan cara bekerja sama dengan pengelola gedung perkantoran Gandaria Office 8 Tower di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara. Di sana banyak terdapat tenant yang menyewa ruang untuk kantor," kata Junelpri, Jumat (8/6/2018).

Baca: Terdaftar Dua Bulan, Ahli Waris Tenaga Kontrak Bekasi Dapat Hak Penuh

Kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh penyewa di gedung perkantoran diawali dengan audiensi dan kesepakatan dengan pihak pengelola gedung untuk menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh penyewa yang ada.

"Pihak manajemen Gandaria Office 8 mendukung program pemerintah ini. Kami berharap dukungan seperti ini juga dilakukan oleh pengelola gedung perkantoran lainnya," katanya.

Petugas Wasrik lainnya, Zakaria Amirul Akbar, mengatakan, kegiatan pemeriksaan ini dilaksanakan selama empat hari yaitu 3-7 Juni 2018.

Setidaknya ada 250 badan hukum di perkantoran tersebut yang telah dibina.

Baca: Pemudik Harap Tenang, Kartu BPJS Kesehatan Tetap Bisa Digunakan di Kampung Halaman

"Untuk hasilnya bervariasi. Ada perusahaan yang belum ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan, ada juga perusahaan yang hanya mendaftar sebagian tenaga kerja. Mendaftar sebagian upah atau memberikan upah di bawah UMP DKI Jakarta, dan perusahaan menunggak iuran," katanya.

Selain itu, masih banyak perusahaan yang tidak bisa dideteksi oleh pengelola gedung.

"Itu yang mau kami periksa juga. Jangan sampai ada perusahaan yang tidak memberikan perlindungan kepada pekerjanya," kata Zakaria.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved