Breaking News:

BPJS Ketenagakerjaan Melalui Wasrik Fokus Penegakan Hukum Regulasi soal Jaminan Sosial

Dasar hukumnya jelas, selain mengacu pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS juga telah terbit Surat Edaran khusus di Jakarta Selatan.

Warta Kota/Feryanto Hadi
Petugas Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Jakarta Kebayoran Baru menyisir sejumlah gerai yang menempati gedung-gedung perkantoran, Jumat (8/6/2018). 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU---Petugas Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Jakarta Kebayoran Baru menyisir sejumlah penyewa yang menempati gedung-gedung perkantoran.

Kegiatan itu untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

Baca: Sidak, Wasrik BPJS-TK Temukan Perusahaan Abaikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Karyawan

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru, Aland Lucy Patitty, mengatakan, langkah pengawasan tersebut merupakan bagian dari kewenangan BPJS Ketenagakerjaan yang kini lebih mandiri dalam dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

"Pelanggaran jaminan sosial yang terjadi saat ini ditegakkan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Petugas Pengawas dan Pemeriksa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjan berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1986," kata Lucy, Jumat (8/6/2018).

Baca: Dibuka Beberapa Jam, Ratusan Paket Sembako Murah BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru Ludes

Lucy mengatakan, transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan merubah orientasi dari meney oriented menjadi social oriented sehingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan melalui Wasrik fokus pada penegakan hukum atas regulasi BPJS Ketenagakerjaan.

"Dasar hukumnya jelas, selain mengacu pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS juga telah terbit Surat Edaran khusus di Jakarta Selatan," katanya.

Poin pentingnya, kata Lucy, terdapat di Pasal 2 Surat Edaran Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 27/SE/2015 Tentang Perlindungan Program Jaminan Sosial Pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Jakarta Selatan bahwa Setiap hotel dan mall termasuk penyewa (tenant) wajib mengikutsertakan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved