Polemik Hak Keuangan Pejabat BPIP, Mahfud MD: Enggak Ada Mekanisme Pengembalian Gaji

Besaran hak keuangan yang diterima anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menimbulkan polemik di masyarakat.

Polemik Hak Keuangan Pejabat BPIP, Mahfud MD: Enggak Ada Mekanisme Pengembalian Gaji
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menggelar konferensi pers di Kantor BPIP, Kamis (31/5/2018). 

BESARAN hak keuangan yang diterima anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menimbulkan polemik di masyarakat.

Ada pihak yang berpendapat dewan pengarah dan pimpinan BPIP sebaiknya mengembalikan atau menolak besaran gaji anggota BPIP yang di antaranya ada yang mencapai Rp lebih dari 100 juta.

Hal tersebut mendapat respons dari salah satu anggota BPIP Mahfud MD. Dia menyatakan bahwa tidak ada mekanisme pengembalian gaji.

Baca: Mahfud MD: Kami Terima Gaji Lebih Kecil Dibandingkan yang Lain

"Enggak ada mekanisme pengembalian gaji. Coba lihat, pejabat mana saja yang paling bersih di negeri ini ada pernah kembalikan gaji? Siapa coba? Enggak ada, karena enggak ada mekanisme pengembalian gaji itu," tutur Mahfud di Kantor BPIP, Kamis (31/5/2018).

"Pengembalian gaji, dan itu kan UU, berlaku ke masyarakat di mana mengikat orang. Kalau anda menolak ndak bisa. Masuk dikirim ke rekening anda, kalau enggak suka sedekahkan ke negara lewat penerimaan negara bukan pajak," sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud kembali mempertegas bahwa tidak ada mekanisme pengembalian gaji.

"Enggak ada mekanisme kembalikan kecuali mengundurkan diri. Tapi kami kan enggak mengundurkan diri. Ini mau membela Pancasila, mau melawan radikalisme. Senang mereka kalau kami mengundurkan diri," paparnya. (Chaerul Umam)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved