Meski Jokowi Menolak, KPU Harus Tetap Larang Eks Koruptor Ikut Pileg

Salah satu tuntutan reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, semua aktor negara harus merealiasikan amanat itu.

Meski Jokowi Menolak, KPU Harus Tetap Larang Eks Koruptor Ikut Pileg
Kompas.com/Sakina Rakhma Diah Setiawan
DIREKTUR Eksekutif Perluden Titi Anggraini di sela-sela sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/5/2018). 

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak larangan mantan narapidana kasus korupsi pada Pileg tak mengendurkan semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU diketahui bersikukuh mengatur larangan mantan napi ikut Pileg mendatang meski mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi.

Baca: Rabu Ini PKPU Dikirim ke Kemenkumham, KPU Tetap Larang Eks Koruptor Ikut Pileg

"Mestinya sikap presiden itu tidak menyurutkan KPU dalam membuat pengaturan, melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri di Pemilu DPR, DPRD," kata Titi di D' Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Apalagi, menurut Titi, KPU diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan teknis penyelenggaraan Pemilu, misal larangan eks napi kasus korupsi ikut Pileg tersebut.

Baca: KPU Larang Bekas Napi Koruptor Nyaleg, Jokowi: Itu Hak Orang Berpolitik

"Jaminan KPU untuk membuat aturan teknis kepemiluan diatur di dalam UU dan KPU adalah intitusi yang mandiri," tegas Titi.

Karenanya, Titi pun tak sepakat, jika pelarangan mantan napi kasus korupsi yang diatur dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan tersebut dianggap melanggar UU.

"Pembentukan peraturan KPU tidak bisa dikatakan bertentangan dengan UU. Karena di dalam UU Pemilu sendiri ada pembatasan hak warga negara untuk maju di Pemilu tidak melalui pengadilan," kata dia.

Titi juga menganggap, situasi yang dihadapi KPU saat ini adalah ujian bagi penyelenggara pemilu dalam menghadirkan kontestasi yang bersih.

"Justru di sini ujian, tantangan bagi KPU makin kuat, bagaimana KPU untuk tetap teguh memegang kemandirian dan keyakinannya," kata Titi.

Titi pun memberikan apresiasinya terhadap KPU yang sekuat tenaga menjalankan salah satu amanah daripada reformasi.

Halaman
12
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved