Breaking News:

Berita Heboh

Sri Mulyani Sebut Gaji Pokok Pimpinan BPIP Cuma Rp 5 Juta, Ini yang Bikin Upahnya Besar Setiap Bulan

Pemberian hak keuangan kepada BPIP, kata Sri Mulyani‎, akan mulai diberikan pada 1 Juni 2018.

Warta Kota/Alex Suban
Para menteri dari kiri ke kanan, Seskab Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berdiskusi setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018). 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hak keuangan yang diterima pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lebih kecil dibandingkan lembaga lainnya.

Menurut Sri Mulyani, gaji untuk pimpinan BPIP hanya Rp 5 juta per bulan, ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp 13 juta, asuransi kesehatan, asuransi kematian sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta, serta komponen transportasi dan komunikasi.

"‎Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp 5 juta, tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil Rp 13 juta, karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif, bervariasi dari Rp 13 juta sampai puluhan juta," papar Sri Mulyani di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca: Gaji Pejabat BPIP Kalahkan Presiden dan Wapres, Fadli Zon: Istana Boros

Mantan Direktur Bank Dunia itu menjelaskan, hak keuangan yang diterima pimpinan hingga pegawai BPIP baru pada tahun ini, setelah ditetapkan menjadi badan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran. Mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada," jelas Sri Mulyani.

Pemberian hak keuangan kepada BPIP, kata Sri Mulyani‎, akan mulai diberikan pada 1 Juni 2018, berupa gaji dan tunjangan untuk mendukung tugasnya di dalam kota maupun luar kota.

Baca: Gaji Ketua Dewan Pengarah Lebih Besar Ketimbang Kepala BPIP, Fadli Zon: Dari Mana Modelnya?

"‎Mereka harus menjelaskan yang memang sudah ditetapkan oleh negara dalam hal itu pembinaan Pancasila, ideologi yang sangat penting dan akhir-akhir ini banyak erosi terhadap ideologi Pancasila, sehingga pembinaan menjadi penting," tuturnya.

"Untuk menjalankan itu banyak aktivitas, transportasi, komunikasi, pertemuan, itulah yang masuk komponen hak keuangan, ditambah lagi, sama dengan pejabat lain, hak asuransi kesehatan dan jiwa," sambung Sri.

Dalam Perpres Nomor 42/2018 yang baru diteken Jokowi, pimpinan dan pejabat BPIP mendapat hak keuangan berserta sejumlah fasilitasnya.

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri mendapatkan gaji Rp 112.548.000 per bulan.‎ Para anggota dewan pengarah seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya, mendapat gaji ‎Rp 100.811.000 per bulan. Sedangkan Kepala BPIP Yudi Latif mendapatkan gaji Rp 76.500.000. (Seno Tri Sulistiyono)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved