PDIP Minta Menteri Keuangan Jelaskan Gaji Besar yang Diterima Pejabat BPIP

Ia mengatakan, memang muncul berbagai kendala internal administratif birokrasi antar-kementerian terkait.

PDIP Minta Menteri Keuangan Jelaskan Gaji Besar yang Diterima Pejabat BPIP
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Presiden Joko Widodo melantik sembilan pejabat sebagai dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (sekarang BPIP), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017). Mereka adalah Megawati Sukarnoputri (ketua), Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Prof Dr Syafii Maarif, KH Said Aqil Siradj, Prof Dr Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek. 

WASEKJEN DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan Ahmad Basarah berkomentar, terkait polemik gaji Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Basarah menegaskan, sejak dilantik Presiden Jokowi sebagai Dewan Pengarah, Megawati bersama delapan anggota Dewan Pengarah lainnya dan kepala serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP tersebut, belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara.

Ia mengatakan, memang muncul berbagai kendala internal administratif birokrasi antar-kementerian terkait. Dampaknya, hingga satu tahun berjalan, baik Dewan Pengarah, Kepala UKPPIP/BPIP, Deputi dan perangkatnya hingga Tenaga Ahli sebanyak 30 orang, tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya.

Baca: Gaji Pejabat BPIP Kalahkan Presiden dan Wapres, Fadli Zon: Istana Boros

Harus dipahami, lanjutnya, UKPPIP maupun BPIP adalah organisasi resmi pemerintah/negara dengan tugas untuk menjaga tegaknya ideologi Pancasila. Selain itu, tokoh-tokoh lainnya di dalam Dewan Pengarah seperti Try Sutrisno, KH Maruf Amin, KH Said Aqil Siradj, Buya Syafi'i Ma'arif, Mahfud MD, Sudhamek dan lain-lain, merupakan tokoh bangsa yang telah teruji dedikasinya bagi bangsa dan negara.

“Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Kesemuanya tugasnya tidak diukur dengan sekadar persoalan gaji," papar Basarah lewat keterangan tertulis, Senin (28/5/2018).

Basarah menuturkan, tugas sebagai Dewan Pengarah sangat padat dan kompleks, lantaran harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila, karena sebagai lembaga baru harus ditata dari titik nol.

Baca: Gaji Ketua Dewan Pengarah Lebih Besar Ketimbang Kepala BPIP, Fadli Zon: Dari Mana Modelnya?

Namun, ia melihat Megawati dan tokoh lainnya sekali lagi tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat materi.

"Hingga saat ini, sebagai Ketua Dewan Pengarah UKPPIP/BPIP, Bu Mega dan pimpinan BPIP lainnya juga tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka, dan tidak pula pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah," tuturnya.

Penetapan gaji dan hak-hak keuangan di lingkungan BPIP yang sekarang beredar di ranah publik, jika hal itu benar, kata dia, tidak mungkin dibuat tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Rp 112 Juta, Fadli Zon: Anehnya Lagi Mereka Tidak Menolak

Setahu Basarah, keputusan pemerintah mengenai hak-hak keuangan pejabat atau penyelenggara negara harus melalui rapat-rapat antar kementerian terkait, serta melalui persetujuan Menteri Keuangan.

"Agar berita tentang gaji pimpinan BPIP yang saat ini menjadi diskursus publik ini tidak bias ke mana-mana, saya meminta kementerian terkait, dalam hal ini Mensesneg, Menteri PAN/RB, dan terutama Menteri Keuangan, agar segera memberikan penjelasan kepada publik secara obyektif dan proporsional," pinta Basarah.

"Penjelasan para menteri terkait sangat penting agar opini publik tidak digiring ke arah penghancuran wibawa lembaga BPIP yang peran dan tanggung jawabnya sangat vital untuk pembangunan mental ideologi Pancasila bangsa Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi ancaman ideologi-ideologi trans-nasional yang sedang beroperasi di Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif," sambung Basarah. (Vincentius Jyestha)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved