Sengketa Lahan

Selesaikan Sengketa Lahan Pulau Pari, Bupati Kepulauan Seribu akan Gelar Dialog

Tapi kami juga tidak bisa mengambil keputusan dan hanya bisa memfasilitasi, karena kasus tersebut merupakan tanggung jawab BPN Jakarta Utara.

Selesaikan Sengketa Lahan Pulau Pari, Bupati Kepulauan Seribu akan Gelar Dialog
Warta Kota
Ilustrasi unjuk rasa warga Pulau Pari 

WARTA KOTA, KEPULAUAN SERIBU---Sengketa lahan antara kelompok warga dengan anak perusahaan Bumi Raya Utama Group tak kunjung usai..

Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar dialog untuk menyelesaikan konflik.

Salah seorang warga Pulau Pari, Slamet Huzaini mengatakan, akibat kasus sengketa lahan, ada warga diintimidasi dari salah satu kelompok yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Warga kerap diintimidasi oleh sekelompok orang kayak kalau kita lagi ada tamu (wisatawan), suka dilarang-larang atau nggak tamunya dilarang jajan di tempat warga yang pro. Kalau udah begitu, kita bisa apa?" kata Slamet, Kamis (24/5/2018).

Padahal, menurut Slamet, mereka semua warga pendatang dan tidak memiliki lahan secara legal.

Baca: Warga Desak BPN Jakarta Utara Menyelesaikan Sengketa Lahan di Pulau Pari

Alasannya, lahan itu sudah dijual kepada dua anak perusahaan Bumi Raya Utama Group yakni PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Raya Griyanusa.

Slamet pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu agar menggelar dialog bersama warga dan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Utara.

"Kita minta Pemkab agar menggelar dialog bersama warga, mencari solusi terbaik agar seluruh permasalahan sengketa lahan bisa segera terselesaikan. Sehingga masalah ini tidak berlarut-larut," ucapnya.

Bupati Kepulauan Seribu, Irmansyah mengatakan, pihaknya siap kembali memfasilitasi dialog antara warga dengan instansi terkait.

Namun, saat ini tidak bisa melangkah terlalu jauh terkait kasus sengketa lahan tersebut.

"Kita rencananya akan mengadakan dialog mengingat kasus sengketa lahan itu belum rampung," ucapnya.

"Tapi kami juga tidak bisa mengambil keputusan dan hanya bisa memfasilitasi, karena kasus tersebut merupakan tanggung jawab BPN Jakarta Utara," katanya lagi.

Nantinya, jika masalah tersebut telah selesai, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan melakukan penataan di Pulau Pari.

Penataan dilakukan demi menarik lebih banyak wisatawan. Tidak hanya sekadar penataan pemukiman, melainkan juga rehabilitasi pantai.

"Penataan itu nantinya tetap mengedepankan keberpihakan warga terutama dalam meningkatkan perekonomian. Jadi penataan bukan hanya sekadar fisik, tapi bagaimana kesejahteraan warga bisa tetap terbangun bersama-sama," ujarnya.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved