Kadis Cipta Karya Anggap Tidak Jadi Soal Legalitas Penataan Kampung yang Dipertanyakan

Fokus penataan kampung adalah memberikan solusi atas hunian warga, bukan legalitas lahan.

Kadis Cipta Karya Anggap Tidak Jadi Soal Legalitas Penataan Kampung yang Dipertanyakan
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Ilustrasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat meresmikan program Community Action Plan (CAP) Rencana Tindak Warga di lingkungan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terkait penataan kampung. 

LEGALITAS lahan terkait penataan kampung pra sejahtera lewat penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat pada tanggal 21 Mei 2018 diabaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Benny Agus Chandra menyebu,t legalitas lahan berupa sertifikat tidak menjadi persoalan.

Karena, menurutnya, fokus penataan kampung adalah memberikan solusi atas hunian warga, bukan legalitas lahan.

Apalagi, lanjutnya, Badan Pertanahan Negara (BPN) mencatat ada lebih dari 300.000 bidang lahan di wilayah DKI Jakarta yang belum terdata.

"Tidak menjadi soal apakah di kampung-kampung itu saat ini sudah ada sertifikatnya atau belum," ungkapnya dihubungi pada Kamis (24/5/2018).

"Karena, yang penting di sana ada warga masyarakat yang perlu dibantu untuk ditata lingkungannya agar lebih sehat. Sambil kita mencari jalan keluar terbaik dalam hal legalitas tanah," tambahnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan enggan merinci penataan kampungan pra sejahtera yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.

Karena, menurutnya, Community Action Plan dan Detail Engineering Design masih harus disusun terlebih dahulu.

"Belum diketahui langkah detailnya karena masih perlu penyusunan Community Action Plan dan Detail Engineering Design secara bertahap," ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, lewat penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat pada tanggal 21 Mei 2018, Pemprov DKI Jakarta berencana menata 21 kampung pra sejahtera wilayah ibu kota.

Kampung tersebut antara lain, Kampung Lodan, Krapu, Muka, walang, Akuarium, Marlina, Elektro, Gedong Pompa, Blok Empang, Kerang Ijo, Baru Tembok Bolong dan Tanah Merah di Kotamadya Jakarta Utara; Kampung Prumpung di Kotamadya Jakarta Timur; Kampung Baru di Kotamadya Jakarta Selatan; Kampung Rawa Barat, Rawa Timur, Guji Baru, Kunir, Kali Apuran, Sekretaris di Kotamadya Jakarta Barat.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved