Breaking News:

Jalani Sidang Perdana Peninjauan Kembali, Anas Urbaningrum Cari Keadilan yang Tercecer

Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57 miliar kepada negara.

Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017) 

PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Kamis (24/5/2018) siang.

Anas mengajukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukumannya dari tujuh tahun menjadi 14 tahun penjara. Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan.

Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57 miliar kepada negara. Hakim juga mengamini tuntutan jaksa soal pencabutan hak politik Anas.

Baca: Rusak Akibat Ledakan Bom Bunuh Diri, Polisi Identifikasi Jenazah Bayu Pakai Tes DNA

Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Anas delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan Anas terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang di proyek Hambalang, proyek perguruan tingg di Kementerian Pendidikan Nasional, dan lainnya. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meringankan vonis menjadi tujuh tahun.

Sidang PK Anas akan dipimpin oleh hakim Sumpeno sebagi ketua majelis hakim. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Anas membenarkan sidang PK dirinya.

Baca: Proses Identifikasi Jenazah Bayu Lama karena Ada Permintaan Khusus Ini dari Keluarga

"Kabar saya baik, sehat. Intinya ini perjuangan keadilan PK. Itu instansi hukum yang disediakan untuk pencarian keadilan yang tercecer. Saya merasa berdasarkan fakta-fakta, bukti yang terungkap di persidangan putusan yang dijatuhkan kepada saya itu jauh dari keadilan," papar Anas.

Anas berharap putusan PK nanti merupakan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang sesungguhnya. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved