Kekerasan terhadap Anak

Penanganan Kekerasan Anak di Banten Belum Maksimal, Jumlahnya Terus Meningkat

Setiap tahunnya kasus-kasus yang menimpa anak ini memang terus mengalami peningkatan, mengingat Provinsi Banten ini menjadi daerah industri.

Penanganan Kekerasan Anak di Banten Belum Maksimal, Jumlahnya Terus Meningkat
Warta Kota/ Andika Panduwinata
"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI menggelar kegiatan 'Peningkatan Kapasitas Aparat Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum', di Le Dian Hotel, Banten,Selasa (22/5/2018) malam. 

WARTA KOTA, SERANG--- Tingkat kekerasan terhadap anak terus meningkat di Provinsi Banten. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menanganinya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan bertajuk 'Peningkatan Kapasitas Aparat Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum', Selasa (22/5/2018).

Acara yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia  digelar di Le Dian Hotel, Banten pada Selasa (22/5/2018) malam.

Pengisi acara yakni  aparat penegak hukum baik dari unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dari empat daerah di Indonesia yakni Provinsi Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu tersebut.

Selain dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta,hadir pula Plt Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA RI Lies Rosdianty, Asisten Deputi Perlindungan Anak dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian PPPA RI Ali Khasan. Serta para narasumber dari Mahkamah Agung, Kepolisian RI dan Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA RI.

Baca: Empat Kasus Kekerasan Anak Berlanjut ke Meja Hijau di Bekasi

Usai membuka acara, Sekda mengatakan, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan penanganan pada orang dewasa pada umumnya.

Menurut dia, dibutuhkan cara khusus agar penanganan tetap berjalan dan tidak mengganggu kejiwaan anak tersebut.

“Penanganan hukum terhadap anak ini baik sebagai pelaku atau korban tidak bisa sembarangan, ada cara khusus mulai dari proses penyidikan hingga pengadilan,” ujar Ranta.

Dia mengungkapkan, keempat daerah yang masuk dalam satu regional tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi.

Selain itu, penyamaan persepsi mengenai cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di masing - masing daerahnya.

Halaman
123
Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved