KPAI Ingin Jakarta Punya Registrasi Imunisasi Regional

Agar Jakarta memiliki sistem Registrasi Imunisasi Regional (Regional Registry Immunization/RRI) sehingga kesehatan masyarakatnya dapat terdata.

KPAI Ingin Jakarta Punya Registrasi Imunisasi Regional
warta kota/nur ichsan
ilustrasi imunisasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH---Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty, mendorong agar Jakarta memiliki sistem Registrasi Imunisasi Regional (Regional Registry Immunization/RRI) sehingga kesehatan masyarakatnya dapat terdata dan terhindar dari wabah penyakit tertentu.

"KPAI mendorong Pemerintah Provinsi DKI agar bisa melakukan RRI sebagai cikal bakal Registrasi Imunisasi Nasional atau NRI," kata Sitti seperti dilansir Antaranews.com, Selasa (22/5/2018).

Baca: Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru, Orangtua Keluhkan Persyaratan Imunisasi

Sitti menilai Jakarta sebagai Ibu Kota negara sangat tinggi perpindahan penduduknya, baik lintas provinsi maupun lintas negara.

Termasuk dinamika interaksi yang sangat tinggi akan berkorelasi tinggi juga dengan interaksi bibit penyakit yang terbawa ke wilayah DKI.

Dengan begitu, Sitti mengatakan, perlu ada suatu kekebalan komunitas (herd community) yang bisa menangkal masuknya bibit penyakit agar tidak menjadi wabah.

Baca: 25 Persen Orangtua Keluhkan Persyaratan Imunisasi

"Minimal 80 persen warga yang imun akan membentuk kekebalan komunitas yang baik, dan untuk mengetahui pencapaian angka tersebut kita butuh pencatatan yang rapi dan tersistemasi. Di sinilah pentingnya RRI, Pak Gubernur Anies sudah setuju DKI akan menata RRI sebagai pintu masuk Indonesia menuju NRI," kata Sitti.

Sitti mengatakan, di beberapa negara maju telah menjalankan sistem NRI, sehingga tiap negara memiliki sendiri riwayat catatan imunisasi warga negaranya, khususnya anak-anak.

Baca: Daftarkan Anak Sekolah Kini Tidak Perlu Kartu Imunisasi Anak

Dengan adanya pencatatan yang tersistem secara baik itu, dikemukakannya, maka bila terjadi kasus wabah tertentu akan mudah dalam penanganannya.

Selain itu, dengan catatan lengkap yang dimiliki negara, maka memudahkan orang tua bila lupa mengingat data kesehatan anaknya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada Senin (21/5/2018) merilis angka kejadian kasus difteri di Jakarta per Maret 2018 telah mencapai nol.

Angka itu dirilis saat rapat koordinasi bersama Gubernur DKI, jajaran Kementerian Kesehatan, kepala Dinas Pendidikan beserta KPAI.

Rapat koordinasi yang digelar menyusul adanya kesimpangsiuran mengenai kebijakan sertifikat imunisasi sebagai syarat kelengkapan siswa baru terutama di taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) di wilayah DKI Jakarta.

Sesuai Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orangtua wajib memberikan perlindungan dan jaminan baik itu masalah pendidikan maupun kesehatan pada anaknya.

Dalam keadaan orangtua yang tidak mampu, maka negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib hadir memberikan perlindungan tersebut.

"Kebijakan memberikan sertifikat telah mengikuti imunisasi dasar bagi anak, dilakukan sebagai upaya preventif pemerintah untuk melindungi mereka terhadap penularan penyakit-penyakit tertentu, salah satunya lewat RRI atau NRI," kata Sitti.

Editor: Aloysius Sunu D
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved