Dihapus Dalam Syarat PPDB, Koesmedi Khawatirkan Kesadaran Imunisasi Menurun

Penghapusan imunisasi sebagai syarat masuk TK-SD ditanggapi Kepala Dinas Kesehatan DKI sebagai kewenangan Dinas Pendidikan DKI.

PENGHAPUSAN imunisasi sebagai syarat masuk sekolah bagi calon peserta didik baru, baik tingkat Taman Kanak-kanak (TK) maupun Sekolah Dasar (SD) ditanggapi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto sebagai kewenangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Walau diakuinya, penghapusan syarat tersebut berpotensi menurunkan kesadaran orangtua untuk memberikan imunisasi kepada anak-anak.

"Kalau soal itu (penghapusan syarat imunisasi) kewenangan Dinas Pendidikan, tapi memang pasti ada perubahan (kesadaran orangtua) soal imunisasi," ungkapnya dihubungi pada Senin (21/5/2018).

Namun, terlepas dari penghapusan imunisasi yang ditegaskan Dinas Pendidikan DKI Jakarta lewat penerbitan surat edaran Nomor 37/SE/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 30 April 2018, dirinya mengaku terbantu.

Baca: PNS Tangerang Diingatkan Jangan Bermalas-malasan Selama Ramadan

Sebab, sejak Kartu Imunisasi Anak dan Kartu Identitas Anak manjadi syarat mutlak calon peserta didik baru, sosialisasi hingga pelaksanaan imunisasi yang digelar pihaknya berjalan mulus.

"Selain pemerataan imunisasi, lewat persyaratan itu sebenarnya kita menjadi terbantu, karena kita bisa ketahui anak-anak yang sudah diimunisasi ada berapa, yang belum ada berapa dan targetnya berapa. Yang jelas kalau jadi syarat masuk (sekolah), kita yakin kalau anak-anak sudah diimunisasi, lewat Kartu Imunisasi Anak," ungkapnya.

"Soal ini masih dibahas pak Gubernur (Anies Rasyid Baswedan) dan rencananya akan ada press conference juga di Balaikota sore ini, nanti dijelaskan langsung oleh beliau," tutupnya menambahkan.

Seperti diketahui sebelumnya, terbitnya surat edaran Nomor 37/SE/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 30 April 2018 mendapat sorotan publik.

Pasalnya, surat edaran yang menegaskan peniadaan syarat Kartu Imunisasi Anak dan Kartu Identitas Anak bagi calon peserta didik baru, TK dan SD itu dinilai sebagai bentuk penghapusan kebijakan yang diwariskan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait penghapusan Kartu Imunisasi Anak dan Kartu Identitas Anak bagi calon peserta didik baru, yakni TK dan SD dinilai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Sereida Tambunan adalah bentuk kemunduran.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved