Empat Poin Belum Dilengkapi Pemkot Bekasi Berakibat Pencairan Dana Bau Tertunda

Kompensasi atas TPST Bantar Gebang disebutkannya berupa bantuan langsung tunai, kewajiban Pemprov DKI Jakarta kepada warga sekitar.

Empat Poin Belum Dilengkapi Pemkot Bekasi Berakibat Pencairan Dana Bau Tertunda
Warta Kota/Muhamad Azzam
Warga di sekitar TPST Bantar Gebang. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Alasan mengapa dana kemitraan statis atau kompensasi bau pembuangan sampah kepada warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi belum tersalurkan diungkapkan Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI sudah, Premi Lasari karena terdapat empat poin persyaratan yang belum diselesaikan.

Persyaratan tersebut antara lain, Surat Rekomendasi yang ditujukan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK), fotokopi tanda terima Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah yang diterima pada tahun 2017 dan fotokopi tanda terima audit bantuan hibah yang diterima pada tahun 2017.

Salah satu kompensasi atas TPST Bantargebang disebutkannya berupa bantuan langsung tunai, kewajiban Pemprov DKI Jakarta kepada warga sekitar Bantar Gebang yang terdampak langsung TPST yang mekanismenya melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah Kotamadya Bekasi.

"Kami berharap Pemkot Bekasi segera melakukan pengajuan pencairan Bankeu secepatnya," ungkapnya dihubungi pada Kamis (17/5/2018).

Pemprov DKI Jakarta lanjutnya, akan memberikan dana hibah sebesar Rp 202 miliar pada tahun 2018. Anggaran tersebut katanya telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2018.

"Tapi sampai saat ini pemprov dki belum dapat mencairkan anggaran tersebut karena pemerintah Kota Bekasi belum mengajukan proses pencairan. Kami telah mengundang rapat pemkot bekasi pada tanggal 7 Februari 2018 dengan agenda pencairan bankeu," ungkapnya dihubungi pada Kamis (17/5/2018) malam.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Bekasi katanya masih harus melengkapi beberapa berkas yang diperlukan terkait proses pencairan dana hibah. Komunikasi pun terus dijalin terkait persyaratan tersebut, sehingga diharapkan proses pencairan Bankeu dapat segera terealisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

"Jika seluruh berkas lengkap dan sudah memenuhi persyaratan sesuai aturan maka segera Pemprov DKI akan melakukan proses pencairan," tutupnya menambahkan.

Seperti diketahui sebelumnya, lima bulan berlalu, dana kemitraan statis atau kompensasi bau pembuangan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi belum kunjung tersalurkan hingga kini. Alasannya karena proposal yang diajukan Pemerintah Kotamadya (Pemkot) Bekasi belum lengkap.

Padahal, dana hibah sebesar Rp 202 miliar yang rutin disalurkan kepada sebanyak 18.000 orang warga yang tersebar di tiga kelurahan yakni Sumurbatu, Ciketing Udik, dan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang setiap triwulan itu telah siap disalurkan.

Namun, lantaran Pemkot Bekasi belum merampungkan proposal kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, anggaran yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2018 itu tidak kunjung cair. Sementara itu, warga mengancam bakal menutup akses menuju TPST Bantargebang apabila dana hibah tidak kunjung disalurkan.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved