Aksi Terorisme

Jokowi Diminta Abaikan Usulan Genit Moeldoko untuk Aktifkan Koopssusgab

CBA meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme.

Jokowi Diminta Abaikan Usulan Genit Moeldoko untuk Aktifkan Koopssusgab
Warta Kota/Alex Suban
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pernyataan bela sungkawa terhadap lima anggota Polri yang gugur saat bertugas dalam kerusuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, di Istana Bogor, Kamis (10/5/2018). Presiden didampingi Menkopolhukan Wiranto, Wakapolri Letjen Syafrudin, Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Tjahjajanto, Kepala BNPT Suhardi Alius, Kepala BIN Budi Gunawan dan Dankor Brimob Irjen Pol Rudy Sufahriadi,. 

TERKAIT kasus teror yang baru-baru ini terjadi, Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme.

Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Ia menjelaskan, evaluasi yang dimaksud adalah penggunaan anggaran mengenai penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga di atas.

"Berdasarkan catatan CBA, baik POLRI, BIN, serta BNPT, kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimiliki. Ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki 3 lembaga itu habis untuk pos anggaran tidak produktif, seperti belanja pegawai," ujar Uchok dalam keterangannya kepada Warta Kota di Tangerang, Kamis (17/5/2018).

Baca: Prabowo Subianto: Intel Itu Seperti Senjata, Tergantung Siapa dan Bagaimana Memakainya

POLRI misalnya, dari total anggaran yang dimiliki tahun 2018 sebesar Rp 95 triliun, hampir setengahnya yakni sebesar Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai.

Sedangkan terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp 435,8 miliar.

"Ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp 3 triliun," ucapnya.

Begitu juga dengan BIN, dari total anggaran yang dimiliki tahun 2018 sebesar Rp 5,6 triliun, sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp 3,5 triliun.

Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun.

Ada pun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp 899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp 411,2 miliar.

Terakhir BNPT, dari total angagran yang dimiliki tahun 2018 sebesar Rp 505,5 miliar.

Anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai 169 miliar, serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp 122 miliar.

Baca: Terduga Teroris Pengemudi Ojol yang Diciduk di Medan Baru 15 Hari Ikut Pengajian

"Ada pun catatan terakhir dari kami, terkait usulan Moeldoko kepada Joko Widodo agar mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Menurut kami hal ini tidak diperlukan karena polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini," kata Uchok.

"Lebih baik Pak Presiden memaksimalkan kinerja tiga lembaga ini, yakni dengan evaluasi penggunaan anggarannya selama ini serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah. Daripada mengikiti usulan genit Moeldoko yang hanya akan menambah beban APBN," paparnya. (dik)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved