Ini Alasan Warga Bantargebang Belum Terima Uang Bau DKI

Puluhan warga Bantargebang, Bekasi yang terdampak dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu milik DKI menuntut kejelasan uang kompensasi bau.

PULUHAN warga Bantargebang, Kota Bekasi yang terdampak dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) milik DKI Jakarta menuntut kejelasan uang kompensasi bau.

Sebab selama lima bulan, sebanyak 18.000 Kepala Keluarga (KK) di sana belum mendapatkan uang kompensasi itu sebesar Rp 200.000 per bulan.

Asisten III Kota Bekasi Dadang Hidayat menjelaskan, keterlambatan pembayaran dua organisasi perangkat daerah (OPD) belum menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana hibah yang diperoleh dari DKI pada 2017 lalu.

Dua OPD itu adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

"Tahun lalu kan kita dapat hibah (dana dinamis) Rp 248 miliar dari DKI yang dialokasikan untuk penataan infrastruktur oleh dua dinas tersebut," kata Dadang di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (16/5/2018).

Dadang mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempercepat penyusunan SPJ tersebut ke DKI.

Sebab yang terkena dampak dari molornya pencairan ini warga Kota Bekasi.

Guna meredam kegelisahan warga setempat, Pemerintah Kota Bekasi akhirnya menalangi uang bau tersebut sebesar Rp 10 miliar untuk triwulan pertama.

Dia menargetkan, uang bau akan diterima warga pada Jumat (18/5) mendatang.

"Secepatnya uang akan masuk ke rekening warga masing-masing, sehingga bisa digunakan untuk keperluan selama Ramadan," ungkapnya.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved