Breaking News:

Mendesak KPU, Bawaslu, dan Kemdagri Bersinergi Menjamin Hak Pilih Warga di Pilkada Serentak

Analis hukum pemilu mendesak KPU, Bawaslu, dan Kemdagri agar bersinergi untuk menjamin hak pilih warga negara dalam pilkada serentak 2018.

Editor:
Warta Kota/Henry Lopulalan
Maskot pencocokan dan penelitian (coklit) di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. 

WARTA KOTA, PALMERAH---Analis hukum pemilu, Benny Sabdo, mendesak KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) agar bersinergi untuk menjamin hak pilih warga negara dalam pilkada serentak 2018 ini.

Ia mendapati ada lebih kurang 142.000 hak memilih warga perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar) terancam tidak dapat memilih.

Baca: KPU Kota Bekasi Ingin Lihat Keunggulan Paslon di Panggung Demokrasi Lewat Debat Publik

Masalanya adalah masyarakat belum melakukan perekaman e-KTP dan masyarakat sudah melakukan perekaman tapi tidak masuk daftar pemilih tetap.

"Minimnya pemahaman masyarakat dan sulitnya akses infrastruktur di Kalbar menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk mengurus e-KTP," kata Benny berdasarkan temuan lapangan selama di Kalimantan Barat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/5/2018).

Karena itu, kata Benny, KPU, Bawaslu dan Kemdagri bersinergi untuk jemput bola.

Baca: KPU Sudah Final Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pileg 2019, Silahkan Gugat

Masyarakat masih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan e-KTP.

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kalbar supaya melakukan perekaman e-KTP sampai di kampung-kampung pada wilayah kerja masing-masing dengan diawasi Bawaslu dan berkoordinasi dengan KPU," kata Benny.

Ia mengatakan, pilkada adalah perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.

Benny mengatakan, hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpinnya dijamin oleh Konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ini memaparkan hasil penetapan KPU Kalbar jumlah daftar pemilih tetap dalam pilkada serentak 2018 berjumlah 3.436.127 pemilih dengan komposisi pemillih laki-laki 1.755.162 pemilih dan 1.680.965 pemilih perempuan.

Baca: Menang Gugatan Lawan KPU di PTUN, PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

Ia mengatakan, temuan lapangan di Kecamatan Suti Semarang, Kecamatan Siding dan Kecamatan Teriak di Kabupaten Bengkayang masih tersebar masyarakat belum melakukan perekaman e-KTP.

Benny mengatakna, sebagian besar gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi karena persoalan daftar pemilih yang tidak valid.

Sengkarut daftar pemilih kerap kali bermuara dan menjadi langganan tetap sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.

"Karena itu, KPU agar memastikan dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi secara rigid, tepat dan akurat," kata alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI itu.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved