Hubungan Pemerintah dan DPRD Kembali Mesra Setelah Berakhirnya Era Ahok

Kondisi tersebut berbanding terbalik ketika era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hubungan Pemerintah dan DPRD Kembali Mesra Setelah Berakhirnya Era Ahok
Warta Kota/Dwi Rizki
Suasana Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (8/5/2018) siang. Anies dan Sandi terlihat berjalan beriringan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung sesaat Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimulai. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Tidak hanya sepakat melahirkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Akurnya legislatif dan eksekutif DKI Jakarta juga tergambar dari kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno serta pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (8/5/2018).

Hubungan baik DPRD dan pemerintah kembali pulih setelah jatuhnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Anies dan Sandi terlihat berjalan beriringan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung sesaat Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimulai.

Tidak hanya itu, keduanya terlihat menyapa dan berbincang singkat dengan sejumlah anggota DPRD yang hadir. Jabatan tangan dan cium pipi pun beberapa kali dilakukan keduanya sebelum duduk di kursi istimewa, sebelah pimpinan rapat paripurna di depan ruangan.

Kondisi tersebut berbanding terbalik ketika era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Bukan hanya saling berseberangan pendapat, sejumlah isu yang bergulir pun dijadikan alasan kedua lembaga untuk saling menjatuhkan.

Seperti halnya ketika kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) tahun anggaran 2014 yang bergulir pada tahun 2017.

Belum lagi soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang ditengarai merugikan negara Rp 191 miliar serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang dengan indikasi kerugian mencapai Rp 378 miliar.

Baik Haji Lulung dan Ahok saling lempar tudingan lewat media, walaupun diakui Haji Lulung ketika itu dirinya tidak memiliki permasalahan ataupun dendam pribadi atas mantan Suami Veronica Tan yang masih mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando Brimob, Kelapa Dua Wetan, Depok, Jawa Barat, saat ini.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved