Kelompok Mengatasnamakan Mahasiswa Minta Anies Turun Tangan Hentikan Politisasi CFD

Massa yang tergabung dalam BEM Nasionalis melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Kelompok Mengatasnamakan Mahasiswa Minta Anies Turun Tangan Hentikan Politisasi CFD
Warta Kota/Rangga Baskoro
Massa yang tergabung dalam BEM Nasionalis melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Massa yang tergabung dalam BEM Nasionalis melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Mereka mendesak agar Gubernur DKI menegakkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD).

"HBKB atau CFD seharusnya menjadi wadah masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk berolahraga dan berekspresi tanpa polusi udara. Stop politisasi Car Free Day," ungkap Koordinator aksi Tukul Widiyatmo di depan Balai Kota.

Rencana acara deklarasi Ganti Presiden 2019.
Rencana acara deklarasi Ganti Presiden 2019. (istimewa)

Selain menggelar aksinya di depan Balaikota DKI, massa juga menyambangi Mapolda Metro Jaya mendesak pihak Kepolisian bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap pihak yang melakukan politik di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD).

"Jadikan CFD tempat yang aman, dan damai tanpa caci maki," kata dia.

Dia pun menyayangkan jika dalam pelaksanaan CFD akhir-akhir ini telah disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang melancarkan kepentingan politik di tahun 2019 mendatang, sehingga terjadi sentimen yang menimbulkan kegaduhan dalam kegiatan CFD.

Tukul mendesak agar Gubernur DKI tidak Diskriminatif soal larangan politisasi CFD.

Apalagi, akan ada acara serupa yang akan dilakukan pada Minggu (6/5/2018) dengan menggunakan hestek #2019GantiPresiden yang diduga akan dihadiri petinggi PKS, Mardani Ali Sera.

"Anies Jangan diskriminatif soal larangan politisasi CFD.Jangan karena dulu jadi ketua timses, Mardani kebal hukum dan berani melanggar pergub. Gubernur Anies harus berani melarang Mardani Ali Sera karena sudah mempolitisasi CFD. Kalau nekad politisasi CFD, Mardani sama saja lecehkan Anies," tegasnya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pergub Nomor 12 Tahun 2016, seharusnya pemerintah menindak dengan tegas oknum kelompok yang telah menyalahgunakan Pergub tersebut.

Lemahnya supervisi pelaksanaan pergub tersebut menyebabkan terjadi banyak pelanggaran saat pelaksanaan CFD.

"Kami meminta kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melihat kembali sebagaimana telah di jelaskan dalam Pergub No 12 Tahun 2016 supaya tidak terjadinya agenda-agenda politik praktis yang berpotensi memecah belah masyarakat," katanya.

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved