PHL Ibukota Minta Anies-Sandi Perjuangkan Nasib

HARI buruh atau May Day telah berlalu, teriakan dan tuntutan yang semula lantang disampaikan para pegawai honorer sudah tidak terdengar lagi.

PHL Ibukota Minta Anies-Sandi Perjuangkan Nasib
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengikuti pemeriksaan tes urine di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin (20/11/2017). 

HARI buruh atau May Day telah berlalu, teriakan dan tuntutan yang semula lantang disampaikan para pegawai honorer sudah tidak terdengar lagi.

Begitu juga dengan ribuan pegawai honorer Ibukota, mereka kini kembali bertugas di kantor pemerintahan DKI Jakarta, berdiam diri menyimpan resah karena khawatir dinilai menentang kebijakan pemimpin.

Sikap itu ditunjukkan para pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat saat ini, Kamis (3/5/2018).

Mereka yang semula vokal ketika mengikuti Karnaval Rakyat Pekerja Indonesia yang digelar sepanjang rute Peringatan May Day pada Selasa (1/5/2018) itu kini berbisik ketika menyinggung soal belum jelasnya Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, keinginan diungkapkan mereka tetap pada harapan seluruh pegawai honorer di Nusantara, yakni pengesahan Undang-undang ASN sehingga seluruh honorer yang memenuhi syarat dapat langsung diangkat menjadi pegawai tetap.

Apalagi diketahui Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah mendelegasikan para menteri untuk membahas revisi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak setahun lalu, tepatnya 22 Maret 2017 lalu.

"Kita terus terang khawatir kalau bilang, sementara memang itu keinginan semua pegawai honorer sekarang. Kita maunya supaya pak Gubernur dan Wakil Gubernur bisa memperhatikan nasib para honorer, kita sudah puluhan tahun kerja tapi sampai sekarang belum ada pengangkatan (PNS)," ungkap seorang pegawai honorer di Balaikota pada Kamis (3/5/2018).

Kebijakan dalam Undang-undang ASN katanya menghalangi peningkatan status kontrak menjadi tetap para pegawai honorer.

Terlebih lewat diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai landasan Pergub DKI Jakarta Nomor 249 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.

Pergub yang disahkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono pada 21 Desember 2016 itu menuntut agar seluruh honorer harus mengikuti seleksi penerimaan pegawai Harian Lepas (PHL) setiap awal tahun.

Sementara dalam Pasal 7 Ayat 3 Pergub Nomor 249 tahun 2016 disebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dapat menambahkan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan.

"Persyaratan khusus ini yang rancu, kalau disebut batasan umur, honorer yang tua pasti kesingkir sama yang muda. Ini yang dikhawatirin sama temen-temen semua. Kayak saya misalnya, umur sudah 50, sebentar lagi-bisa aja saya nggak dipake kerja, padahal saya udah 20 tahun lebih kerja," ungkapnya diamini beberapa rekannya.

"Kita cuma minta satu aja, supaya kita diangkat biar ada tunjangan sama pensiun. Kita sudah mengabdi puluhan tahun, kita cuma minta itu aja," tutupnya menambahkan. 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved