Breaking News:

Grab Amat Dekat Dengan Sanksi Pemerintah, Para Driver Harus Siap

GRAB Indonesia belum memutuskan terkait imbauan pemerintah untuk menjadi perusahaan transportasi umum dan melepaskan statusnya sebagai aplikator.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN
Managing Director Grab Indonesia Rizki Kramadibrata di Kantor Grab Indonesia, Jakarta, Jumat (6/4/2018). 

Perubahan tersebut nantinya akan menjadi payung hukum terhadap perubahan perusahaan taksi online, yakni Go-Jek dan Grab menjadi perusahaan angkutan umum. "

Sekarang ini sedang kami atur revisi satu atau dua pasal," ujar Budi Karya di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Adapun alasan lainnya mengapa pemerintah bersikukuh agar aplikator berubah status menjadi perusahaan angkutan umum adalah karena selama ini aplikator semacam Grab dan Go-Jek menempatkan diri mereka sebagai perusahaan transportasi umum, bukan aplikator.

Hal itu kemudian memunculkan pro dan kontra dari pihak aplikator dan pihak driver atau sopir.

"Tujuan utamanya adalah enggak mau memunculkan lagi pro dan kontra. Sekarang ini kan masih memunculkan itu, kenapa yang paling terasa itu bahwa para driver online merasa apabila terjadi pelanggaran itu yang kena sanksi mereka. Di PM 108 itu murni aturan terkait transportasi. Sementara soal aplikator belum diatur di PM 108," ungkap Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, di Jakarta, Kamis (12/4/2018).(Ridwan Aji Pitoko)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Grab Indonesia Bimbang untuk Berubah Jadi Perusahaan Transportasi".

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved