PT KCN Pertanyakan Gugatan PT KBN Terkait Konsesi Dermaga Marunda

SIDANG gugatan perdata PT Kawasan Berikat Nusantara dan tiga tergugat terkait perjanjian konsesi pantai Marunda digelar di PN Jakarta Utara.

PT KCN Pertanyakan Gugatan PT KBN Terkait Konsesi Dermaga Marunda
Warta Kota/Junianto Hamonangan
sidang gugatan perdata antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan tiga tergugat terkait perjanjian konsesi pinggiran pantai Marunda sepanjang 1,7 kilometer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (24/4/2018). 

SIDANG gugatan perdata antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan tiga tergugat terkait perjanjian konsesi pinggiran pantai Marunda sepanjang 1,7 kilometer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (24/4/2018).

Ketiga tergugat yakni PT Karya Citra Nusantara (KCN), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda, dan PT Karya Teknik Utama.

Mereka dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terkait keluarnya Perjanjian Konsesi HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 tertanggal 29 November 2016.

Kuasa hukum PT KCN, Yevgeni Yesyurun mengatakan konsesi tersebut sejatinya sah dan merupakan turunan dari kebijakan pemerintah dan sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan.

“Oleh sebab itu kami berpendapat PN Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu keputusan pemerintah yang merupakan wewenang dari PTUN Jakarta," kata Yevgeni.

Yevgeni menceritakan pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi dengan PT KBN namun tidak menemui kata sepakat.

Akibatnya, obyek konsesi sepanjang 1.700 meter yang tengah dibangun tiga dermaga kini terhenti.

“Dari pembangunan tiga dermaga baru satu yang selesai, satu dermaga masih proses pembangunan sekitar 50 persen. Tapi sekarang semua terhenti karena akses pintu masuk ditutup dan dipalang kendaraan besar,” ucapnya.

Kuasa hukum PT KBN, Haryo Budi Wibowo mengatakan, akan tetap melanjutkan gugatan terhadap hak-hak yang dimiliki pihaknya di sepanjang daerah yang tercatat dalam konsesi.

Menurutnya kepemilikan Dermaga I, II, dan III di sepanjang 1.700 meter dari Kali Cakung Drain sampai Kali Blencong merupakan milik PT KBN sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992.

“Selain meminta perjanjian konsesi dibatalkan, aktivitas dan hasil usaha revitalisasi serta reklamasi dihentikan, KBN juga meminta pihak tergugat membayar kerugian materil atas hasil audit sebesar Rp 1,54 triliun,” tegasnya.

Ketua Majelis Hakim Alam Cakra selanjutnya menunda sidang hingga Rabu (2/5) pekan depan.

Keputusan itu diambil setelah melihat tergugat belum memiliki kesiapan untuk memberikan jawaban terkait pokok perkara. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved