Ditanya Kartu Lansia Jakarta, Engkong : Rezeki dari Allah

WALAU nasib tidak berpihak kepada Chairuddin (77) seorang pedagang buku Islam di Balai Kota DKI, lansia itu mengaku tidak ingin dikasihani.

Penulis: | Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Dwi Rizki
Chairuddin (77) warga Gang Sutrisno RT 01/05 Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. 

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi dan Informasi Dinas Sosial DKI Jakarta, Miftahul Huda memaparkan, pihaknya telah mendata warga yang termasuk dalam kategori prasejahtera hingga lansia di seluruh DKI Jakarta sejak tahun 2017.

Data pun terus dimutakhirkan dengan data Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hingga Maret 2018 lalu.

Baca: Pangdam Jaya Jayakarta Ajak Jajarannya Menggali dan Memanfaatkan Potensi Masyarakat

"Orang miskin yang tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) itu bisa daftar ke kelurahan lewat PTSP untuk dimasukkan ke BDT lewat program Mekanisme Pemutakhiran Mandiri, hasil kerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta dan TNP2K. Saat ini masih dalam tahap entri data pendaftaran MPM awal Januari 2018 hingga Maret 2018 ke dalam sistem MPM. Selanjutnya, data akan diverifikasi oleh petugas Pencacah Lapangan dari Kelurahan," ungkapnya beberapa waktu lalu.

"Verifikasi ada 62 item mulai dari pendidikan, rumah, kendaraan, tabung gas, MCK, (data bisa dilihat di website TNP2K). Setelah diverifikasi, warga akan dirangking tingkat kemiskinannya, dalam kelas desil mulai dari desil satu sampai sepuluh," tambahnya.

Sementara, soal pendaftaran MPM yang beredar tidak benar, sebab pendaftaran sudah ditutup, sekarang tahap entri data ke dalam sistem TNP2K serta verifikasi dan validasi di lapangan.

Sementara bagi warga miskin yang belum mendaftar akan dibuka pada pendaftaran tahun berikutnya.

"Sebenarnya pendaftaran MPM ini dibuka dua kali setiap tahun, tetapi karena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) minta agar sistem pendaftaran KJP (Kartu Jakarta Pintar) diubah, yakni seluruh data penerima KJP terdata masuk dalam BDT dan tidak lagi dikelola pihak sekolah, pendaftaran MPM tahun ini hanya dilakukan satu kali," jelasnya.

"Ibaratnya kalau sistem pendaftaran masih dilakukan oleh pihak sekolah atau pendidikan, itu namanya jeruk makan jeruk, mereka yang mendaftar, mereka yg mengelola dan mereka juga yang mengevaluasi. Karena alasan itu, pendaftaran MPM dibatasi lantaran data KJP dan orang miskin harus diverifikasi. Soal data Chairuddin akan kita cek," katanya. (dwi)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved