Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi Enggan Komentar Soal Perbedaan Jumlah DPT

Penetapan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan melalui rapat pleno.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi Enggan Komentar Soal Perbedaan Jumlah DPT
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ilustrasi penetapan DPT. 

WARTA KOTA, BEKASI---Ucu Asmara Sandi, Ketua KPU Kota Bekasi mengatakan, penetapan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan melalui rapat pleno di Gedung Graha Hartika, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (19/4/2018) malam.

Dalam penetapan ini dihadiri perwakilan dari musyawarah pimpinan daerah (Muspida), panitia pengawas pemilu (Panwaslu) serta petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di wilayah setempat.

Baca: Ada Dua Penyebab Utama Terjadinya Selisih Jumlah DPT dengan Wajib e-KTP di Kota Bekasi

Ucu merinci jumlah DPT sebanyak 1.434.351 jiwa terdiri dari 713.687 pemilih laki-laki dan 720.664 pemilih perempuan, dan 1.021 orang pemilih disabilitas.

Jumlah DPT ini, kata Ucu, sempat mengalami peningkatan sebesar 82.487 jiwa dari yang sebelumnya tercatat sebagai daftar pemilih sementara (DPS)

"Ini artinya, KPU Kota Bekasi melalu, para PPK dan PPS berhasil mengakomodir warga untuk menggunakan hak pilih," kata Ucu, Jumat (20/4/2018).

Baca: Pilkada Serentak 2018 Diharap Tidak Ada Intimidasi dan Pemaksaan

Dengan penetapan ini, kata Ucu, maka jumlah DPT dinyatakan sah untuk mengikuti ajang Pilkada nanti.

Apalagi, penetapan DPT ini telah melalui banyak tahap mulai dari penyusunan DPS, kemudian tahapan konsultasi publik untuk menerima masukan dari masyarakat.

"Selanjutnya DPS kita perbaiki dan disusunlah menjadi DPT yang digunakan dalam Pilkada serentak nanti," katanya.

Baca: Tolak Calon Tunggal, Sebelum Pilkada Gerindra akan Deklarasikan Prabowo Sebagai Calon Presiden

Sedangkan Dinar Faizal Badar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, enggan menanggapi adanya perbedaan jumlah DPT dengan wajib e-KTP, karena persoalan itu bukan kompetensi lembaganya.

Menurut dia, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

"Kami tidak menyiapkan atau memberikan data ke KPU Kota Bekasi. Kami punya data agrerat tentang penduduk seperti wajib e-KTP dan sebagainya," kata Dinar.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved