Eksekutif dan Legislatif Tekan PN Depok untuk Tunda Eksekusi Pasar Kemiri Muka

KETUA DPRD Depok Hendrik Tangke Allo melayangkan surat ke PN Depok dan meminta PN Kota Depok menunda eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka.

Eksekutif dan Legislatif Tekan PN Depok untuk Tunda Eksekusi Pasar Kemiri Muka
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Ratusan pedagang Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Senin (16/4/2018) siang. 

KETUA DPRD Depok Hendrik Tangke Allo diketahui melayangkan surat ke Pengadilan Negeri (PN) Depok dan meminta PN Kota Depok menunda eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga meminta  PN Kota Depok menunda eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka dengan menemui Ketua PN Depok Sobandi,

Pasar Kemiri Muka sendiri dijadwalkan akan dieksekusi oleh PN Depok 19 April mendatang.

Eksekusi merupakan pendelegasian dari PN Cibinong Bogor yang memenangkan PT Petamburan Jaya Raya dalam kasus sengketa lahan Pasar Kemiri Muka seluas 2,8 hektar, dengan Pemkot Depok.

Putusan ini juga dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) sehingga sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Bentuk intervensi hukum

Pakar Hukum Universitas Pancasila (UP), Dr Adnan Hamid berpendapat bahwa permintaan dan imbauan Wali Kota Depok selaku eksekutif ke Ketua PN Depok, serta surat Ketua DPRD Kota Depok selaku legislatif ke PN Depok, yang sama-sama meminta agar PN Depok menunda eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka adalah sebuah bentuk intervensi hukum.

Sebab, kata dia, putusan hukum yang sudah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sebenarnya sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, karena tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mencegah eksekusi lahan tersebut.

"Selain dari sisi pertimbangan Ketua PN Depok, yang dapat dijadikan sebagai alasan kuat penundaan. Jadi kalau Wali Kota mau mengupayakan proses hukum, kenapa tidak sebelum inkrahct itu dilakukan? Kenapa baru sekarang?" kata Adnan, Rabu (18/4/2018).

Harus dijalankan negara

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved