Breaking News:

DPR Harap Pendidikan Anti Korupsi Jadi Mata Pelajaran

sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukan dalam mata pelaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler.

Kompas.com
Bambang Soesatyo 

WARTA KOTA, JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi dimasukan dalam mata pelaran khusus di sekolah guna menyiapkan generasi muda berintegritas.

“Saya punya pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukan dalam mata pelaran khusus. Entah itu muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakulikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi,” kata Bambang Soesatyo saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Jakarta, (5/4/2018).

“Ini sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet ini seperti dikutip dari keterangan persnya.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet berpendapat politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Karenanya, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi dinilainua perlu dikaji ulang. 

"Saya berpandangan, untuk menekan politik biaya tinggi mungkin perlu dikaji lebih dalam pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD. KPK maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tak bertentangan dengan prinsip demorasi yang kita anut," Bamsoet menuturkan.

Mengenai eksistensi GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto, dikatakannya memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi. Sebagai sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit Samad Rianto dalam memerangi korupsi tak perlu diragukan lagi.

Sementara menanggapi pentingnya pendidikan anti korupsi, Bibit menjelaskan GMPK sudah melakukan berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan dan instasi swasta untuk memberikan training anti korupsi

"Kedepannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerjasama tersebut. Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerjasama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi,” papar Bibit.

“Begitupun di DPR RI. Kehadiran GMPK sejak awal memang ditunjukan untuk menggugah masyarakat madani, aparatur pemerintahan dan dunia usaha memberantas korupsi sebagai gerakan moral masyarakat," lanjutnya.

Sejak dideklarasikan pada 25 November 2013 di Jakarta, GMPK telah meneliti dan mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat. Selain itu GMPK juga merumuskan solusi kerawanan dam akar masalah penyebab korupsi. Langkah ini dilihat Bamsoet sebagai sebuah langkah maju dalam perlawanan terhadap korupsi

Pemberantasan korupsi diingatkan Bamsoet tak hanya sekadar dengan upaya represif saja, namun juga adanya kesadaran kolektif bangsa yang melibatkan segenap komponen bangsa. Politisi Golkar yang pernah menjadi Ketua Komisi III ini berharap GMPK dapat terlibat dalam pembuatan Rancangan Undang-undang.

“Saya kira GMPK bisa melakukan berbagai kerjasama dengan DPR agar berbagai hasil penelitan yang telah dilakukan bisa disinkronkan dalam proses pembuatan RUU. Sehingga RUU yang dihasilkan bisa komprehensif dan membendung upaya korupsi," Bamsoet berujar. (*

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved