Breaking News:

Amnesty International: Ketegangan Sosial Diselesaikan dengan Dialog

UU penodaan agama di Indonesia disorot negara lain, termasuk PBB, lantaran dinilai bermasalah karena mengancam kemerdekaan seseorang...

Warta Kota/Rangga Baskoro
AMNESTY International mendesak pemerintah untuk menghapus UU Penodaan Agama. Sebagai gantinya, permasalahan konflik sosial terkait penodaan agama diselesaikan dengan cara berdialog yang dijembatani oleh pemerintah. 

WARTA KOTA, MENTENG --- Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International meminta pemerintah untuk menghapuskan pasal penodaan agama (Peraturan Presiden No. 1/PNPS/1965) dan Pasal 156 (a) KUHP yang ditetapkan pada tahun 1965.

Sebagai solusinya, ia berharap agar permasalahan konflik sosial terkait penodaan agama diselesaikan dengan cara berdialog yang dijembatani oleh pemerintah.

"Ketegangan sosial dilakukan dengan cara dialog. Misalnya Kementerian Agama bisa melakukan pembinaan, bisa mempertemukan masyarakat yang konflik untuk saling mengenal dan memahami, kalau ada yang ngotot dengan kekerasan baru dibawa ke ranah hukum," kata Usman di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

Baca: Amnesty International: Hapus UU Penodaan Agama, Ini Alasannya

Pihaknya pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan uji konstitusional pada tahun 2009. Meski begitu, MK menolak pengajuan tersebut.

"Kami bersama beberapa lembaga internasional sudah mengajukan uji konstitusional di MK pada 2009. Seperti kita tahu sayangnya MK masih tetap memberlakukan UU tersebut, karena itu lah tuntutan kami berada di kewenangan pemerintah dan DPR," ungkapnya.

Usman menyatakan UU terkait penodaan agama di Indonesia mendapatkan perhatian khusus di negara-negara lain, termasuk PBB. UU tersebut dinilainya sangat bermasalah lantaran mengancam kemerdekaan seseorang untuk mengemukakan pendapat dan menjalani keyakinannya.

"Konstitusi Indonesia menjamin setiap orang bebas mengemukakan pendapat, menjalankan keyakinan dan memeluk agama, dengan demikian pemenjaraan ini harus diakhiri. Pemenjaraan ini juga menentang hukum konstitusional yang ada di Indonesia bahwa setiap orang harus dijamin kemerdekaannya untuk menyatakan pendapat," ujarnya.

Peghapusan UU penodaan agama merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia yang memiliki masyarakat dengan berbagai macam ras, suku dan agama.

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved