Breaking News:

Amnesty International: Hapus UU Penodaan Agama, Ini Alasannya

Justru di era reformasi seperti sekarang ini, tercatat banyak orang dipenjara karena tersandung kasus penodaan agama.

Warta Kota/Rangga Baskoro
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, memberikan keterangan pers terkait permintaan pihaknya agar pemerintah menghapus UU Penodaan Agama, di Menteng, Jakarta, Kamis (5/4/2018). 

WARTA KOTA, MENTENG --- Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, mendesak pemerintah untuk menghapuskan pasal penodaan agama (Peraturan Presiden No. 1/PNPS/1965) dan Pasal 156 (a) KUHP yang ditetapkan pada tahun 1965.

Hal itu dikatakannya untuk menanggapi ditolaknya peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama yang tersandung kasus penodaan agama. Sekaligus sejumlah pemuka komunitas eks-Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dipenjara akibat masalah yang sama.

"Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, parlemen Indonesia, untuk menghapuskan UU penodaan agama. UU ini telah banyak memenjarakan orang-orang yang lebih banyak menyampaikan pandangan atau menjalankan keyakinan mereka," ujar Usman di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

UU tersebut, sambung Usman, menimbulkan permasalahan serius lantaran mengancam kemerdekaan seseorang untuk mengemukakan pendapat dan menjalani keyakinannya.

Lebih jauh lagi, justru di era reformasi memenjarakan lebih banyak orang-orang yang tersandung kasus penodaan agama. Pihaknya mencatat sejak periode 2005 sampai 2014 ada sekitar 106 orang yang divonis bersalah menodai agama.

"Sementara 6 orang dari periode 2015 sampai 2016 juga divonis dengan hal yang sama. Kemudian tahun 2017 ada 11 orang, 4 orang di antaranya adalah 3 orang pemimpin Gafatar dan Basuki Tjahaja Purnama," ujarnya.

Total kasus penodaan agama dari periode 2005 hingga saat ini terdapat 115 orang yang dipenjarakan. Padahal ketika masa orde baru dan awal reformasi, hanya ditemukan sebanyak 8 kasus saja.

"Kami mengingatkan kembali betapa bermasalahnya UU penodaan agama ini. Karena bukan hanya memenjarakan banyak orang yang semestinya tidak perlu dipenjara, tapi juga memperparah keterbelahan sosial di masyarakat. Baik karena perbedaan agama atau etnis," tandasnya. 

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved