Breaking News:

Fraksi PDIP: Jawaban Anies Cuma Retorika

Fraksi PDIP menilai jawaban Gubernur DKI Anies Baswedan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya retorika.

istimewa
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI WA William Yani. 

WARTA KOTA, GAMBIR-Jawaban yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan terkait dalam Rapat Paripurna tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2022 dinilai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono hanya retorika.

Anies katanya tidak menjelaskan secara substansi tentang permasalahan yang kini terjadi di Ibukota.

Hal tersebut ditunjukkannya lewat perubahan nama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menjadi Taman Bersama atau Taman Pintar. Menurutnya nama taman yang digagas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah lengkap, tetapi Anies justru merubah tanpa memaparkan alasan yang jelas.

"Soal penggunaan istilah, ketersinambungan kan nggak dijawab. taman pintar itu ganti RPTRA, tapi kan nggak menjelaskan itu, nggak dijawab. Kemudian pesimisme terhadap kenaikan APBD. Kan gitu loh, kalau PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita hampir 40 T (triliun), kemudian proyeksikan di 2022, hanya 70 sekian (triliun) kan pesimis itu namanya. Tapi nggak dijawab juga kan," ungkapnya bernada kesal usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (3/4/2018).

Jawaban Anies lainnya diungkapkannya menyangkut penataan Kawasan Tanah Abang Tahap Pertama serta kelanjutan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Menurutnya, jawaban Anies dangkal dan hanya sebatas retorika, tidak menjawab secara substansial secara keseluruhan.

"Tanah Abang, nggak jawab. Reklamasi, kan nggak dijawab juga. Jawaban, jawaban retorika itu. Ya itu kan kita juga sudah tahu, dia nggak menjawab subtansi, misalnya tanah abang apakah menjawab kan kita sama-sama dengerin kan nggak jawab juga. Soal reklamasi, kan juga jawab juga soal reklamasi, jadi hanya retorika," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, dirinya menyebut jawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait RPJMD 2018-2022 akan dirapatkan anggota dewan.

Selanjutnya hasil rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) akan dibahas dalam rapat komisi DPRD, Badan Legislasi Daerah (Balegda) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna.

"Jadi mulai besok pembahasan, kita mulai pembahasan. Hasil pembahasan kita rapimgab-kan, kita sepakati kemudian paripurna lagi. Ya itu , mulai besok kan, pembahasan perkomisi, kemudian di Balegda, Bapemperda. Kemudian Rapimgab, jadi masih agak panjang. Tapi waktunya yang agak mepet. Waktu agak mepet dan secara otomatis akan mengurangi kualitas pembahasan," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI WA William Yani menegaskan, gubernur lebih baik fokus mengerjakan program yang konkret dan bermanfaat langsung pada masyarakat.

"Tidak perlu kebanyakan retorika sementara program rutin seperti pengawasan PKL, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas umum yang menyangkut orang banyak justru diabaikan," tuturnya.   

Penulis:
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved