Oknum Pimpinan DPRD DKI Jakarta Jegal Realisasi Program Anies dan Sandi

WARTA KOTA, PALMERAH -- Sejumlah oknum pimpinan DPRD diketahui masih belum bisa move on, sampai saat ini.

Baru-baru ini, diketahui bahwa kalangan DPRD DKI Jakarta melakukan kegiatan pelesiran ke sejumlah kawasan di luar negeri, tapi berbagai kalangan di DPRD DKI Jakarta masih belum bisa meloloskan anggaran untuk program yang dijanjikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di masa kampanye.

"Penyerapan anggaran ditargetkan sudah 90 persen, tapi dijegal oknum-oknum di DPRD DKI Jakarta," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Sebetulnya, seretnya pelaksanaan APBD DKI Jakarta sudah terjadi di masa Fauzi Bowo (Foke) dan Prijanto, juga era sebelumnya.

"Yang paling terasa di masa Pak Jokowi dan Pak Ahok, dilanjutkan di masa Pak Ahok dan Pak Djarot," katanya.

Sebenarnya, kata Tom Pasaribu, seretnya pelaksanaan APBD DKI Jakarta itu akan dapat diatasi dan tidak terjadi lagi di masa pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Namun, berbagai manuver dilakukan untuk menghadang kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang sudah terpilih, akibatnya sejumlah program terhambat," katanya.

Tom Pasaribu mengungkapkan, penyerapan anggaran yang telah disepakati dengan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno seharusnya berjalan lancar dan sesuai target.

"Program DKI Jakarta mulai diacak-acak pimpinan DPRD melalui pejabat-pejabat di Inspektorat, BPPJ, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuannya agar program itu tidak bisa direalisasikan," katanya.

Tujuannya, kata Tom Pasaribu, agar progam unggulan Anies-Sandi terganjal, namun di sisi lain, sebenarnya mereka mencoba memaksakan kehendak untuk memenangkan jagoannya, yang diduga menggunakan dokumen yang dipalsukan.

"Seharusnya, siapa pun yang menjadi pemenang ataupun yang layak dimenangkan sesuai aturan dan peraturan lelang harus diumumkan jangan ditunda atau dibatalkan," ujarnya.

Tom Pasaribu, yang juga ketua presidium relawan Anies-Sandi di saat Pilgub lalu melihat, hal ini sudah terbiasa dilakukan para pejabat atas tekanan dari oknum pimpinan DPRD DKI Jakarta.

"Kebiasaan ini harus dihilangkan, sudah tidak zaman lagi seperti ini. Untuk itu, saya berharap, Anies-Sandi harus tegas dan berani untuk menjalankan program penyerapan anggaran di Pemprov DKI Jakarta yang selama ini sudah sangat terpuruk dari daerah-daerah lain," katanya.

Tom Pasaribu menyatakan, bila ada oknum pimpinan dewan yang bermain, maka harus segera digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK harus segera turun tangan untuk mengusut dan menyelidiki pejabat dan oknum pimpinan Dewan yang bermain," katanya.

Secara moral, kata Tom Pasaribu, partai jangan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sangat tamak seperti ini untuk menjadi caleg ditahun 2019 mendatang.

"Harus bersih agar DPRD DKI Jakarta berintegritas, maka jangan dijadikan caleg mereka itu, yang menghambat program kerakyatan dan penyerapan anggaran," katanya.