Korupsi KTP Elektronik

Setnov Sebut Nama Puan dan Pramono, Hinca: Tanggapan Sekjen PDI-P Salah Alamat

Hinca meminta Hasto tak mengaitkan korupsi e-KTP dengan Partai Demokrat dan SBY sebab tindak pidana tersebut merupakan perilaku perorangan..

Setnov Sebut Nama Puan dan Pramono, Hinca: Tanggapan Sekjen PDI-P Salah Alamat
Istimewa
HINCA Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat 

WARTA KOTA, PALMERAH --- Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan membalas bantahan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus korupsi e-KTP.

Ia menganggap aneh pernyataan Hasto menyusul apa yang disampaikan oleh terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto di persidangan yang menyebut kader PDI-P Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak yang menerima dana korupsi e-KTP. Sebab pernyataan Hasto justru menyalahkan pemerintahan ketua umumnya yakni SBY.

"Aneh dan menggelikan. Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah, dan mengada-ada," kata Hinca melalui keterangan tertulis, Jumat (23/3/2018).

Baca: Setya Novanto Sebut 10 Nama Anggota DPR Ini Ikut Terlibat

Hinca meminta Hasto tak mengaitkan korupsi e-KTP dengan Partai Demokrat dan SBY sebab tindak pidana tersebut merupakan perilaku perorangan, bukan rezim pemerintah atau partai.

Ia pun menilai pernyataan Hasto seolah menunjukan partai oposisi dipastikan tidak korupsi. Pendapat itu menurut Hinca keliru lantaran korupsi tak mengenal oposisi dan koalisi sebab semua politisi bisa melakukannya.

Ia menyadari PDI-P berupaya melindungi kadernya yang disebut-sebut menerima aliran dana korupsi namun ia meminta hal itu tak dilakukan secara membabi buta.

"Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum," tutur Hinca.

Ia pun menilai bantahan Hasto salah alamat sebab yang menyebut nama Puan dan Pramono bukan kader Demokrat, melainkan Novanto. Karena itu menurut Hinca sebaiknya Hasto fokus membantah Novanto, bukan malah menuduh SBY dan Demokrat.

"Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti," sambung Hinca.

Halaman
12
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved