Kepala PTSP dan Kasatpol PP DKI Berdalih Tidak Tahu Saat Ditanya Status Alexis

Dirinya beralasan, dia tidak mengetahui langkah penutupan Alexis yang rencananya dilakukan Satpol PP DKI Jakarta.

Kepala PTSP dan Kasatpol PP DKI Berdalih Tidak Tahu Saat Ditanya Status Alexis
Warta Kota/Junianto Hamonangan
ILustrasi aktivitas di Alexis. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Pasca ultimatum keras dilayangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan terkait bocornya informasi mengenai penutupan Alexis pada Kamis (22/3/2018) kemarin, kejelasan terkait status tempat hiburan kalangan dewasa itu kian rancu.

Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkesan takut, mereka berdalih seribu alasan.

Kalimat penolakan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Edy Junaedi.

Dirinya beralasan, dia tidak mengetahui langkah penutupan Alexis yang rencananya dilakukan Satpol PP DKI Jakarta pada Kamis (22/3/2018) kemarin.

Dirinya meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung langkah tersebut kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Sebab, sesuai prosedur, penutupan tempat hiburan harus melalui rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta terlebih dahulu.

"Tanya Disparbud, saya belum periksa," ungkapnya berkilah kepada wartawan di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/2018).

Sementara itu, terkait beredarmya surat milik Satpol PP DKI Jakarta perihal permintaan bantuan personel terkait eksekusi Alexis yang beredar sejak Kamis (22/3/2018) kemarin, dirinya justru nyinyir. Sebab menurutnya, surat tersebut diterbitkan oleh Satpol PP DKI Jakarta, bukan milik Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.

"Coba tanya ke Satpol PP, ini jadi bingung," ungkapnya.

Namun ketika ditanyakan mengenai prosedur eksekusi, dirinya menyebut eksekusi harus terlebih dahulu melewati tahapan penyelidikan hingga terbit rekomendasi penutupan usaha dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Surat rekomendasi tersebut katanya menjadi alat bukti pencabutan ijin usaha yang turut digunakan sebagai Surat Penutupan Usaha sebelum eksekusi dilakukan.

"Betul, prosedurnya begitu. Saya coba periksa dulu," ungkapnya berlalu meninggalkan wartawan seraya menjawab tidak tahu terkait status Alexis saat ini.

Dihubungi terpisah, kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu Purwoko menyebut langkah eksekusi Alexis yang dipimpin Wakasatpol PP DKI Jakarta, Hidayatullah pada Kamis (22/3/2018) kemarin sudah sesuai prosedur.

Penutupan tempat hiburan diungkapkannya berdasarkan surat perintah penutupan yang dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

"Jelas, kalau kami eksekutor, kalau ada perintah kami maju. Prosedurnya sudah jelas, jadi kita cuma menunggu (penutupan Alexis), sesuai amanat Pergub (Nomor 18 Tahun 2018)," ungkapnya singkat.

Seperti diketahui sebelumnya, ramai diberitakan, rencana penutupan Alexis yang dipimpin oleh Wakasatpol PP DKI Jakarta, Hidayatullah pada Kamis (22/3/2018) berakhir gagal.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menilai kalau gagalnya penertiban dikarenakan bocornya surat permintaan personil yang dikeluarkan Satpol PP DKI Jakarta. Dirinya mengaku akan menindak tegas oknum pegawai tersebut.

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Naufal Firman Yursak bahkan mengintimidasi wartawan terkait hal tersebut. Sejumlah wartawan yang bertugas di Balaikota dihubungi secara personal untuk mengorek informasi awal soal bocornya surat permintaan personel tersebut.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved