Breaking News:

Walhi Bongkar Perampasan Lahan dan Pencemaran Lingkungan yang Dituding Dilakukan Perusahaan Luhut

Bisnis perkebunan dan pertambangan merupakan industri kotor yang dipraktikkan dengan cara-cara yang militeristik.

Warta Kota/istimewa
Walhi ungkap praktik kotor pencemaran dan perampasan lahan. 

Menurut Fatilda, hal ini yang harus dilakukan jika agenda reforma agraria pemerintah ingin berhasil.

"Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Presiden adalah dengan menertibkan jajarannya dari bisnis yang melanggar HAM dan merusak lingkungan hidup”, kata Fatilda .

Sementara itu, Akmal Rabbany dari Tim Bedah Kasus Koalisi Petani dan Nelayan Anti Mafia Sawit dan Tambang mengatakan bahwa keinginan dan tuntutan warga, khususnya kelompok tani tidak berlebihan dan mengada-ada.

"Warga hanya menuntut kampung yang sebelumnya telah dirusak oleh perusahaan, dipulihkan," katanya.

Soalnya, kata Fathur Raziqin, kampung dan lahan pertanian masyarakat dikeluarkan dari HGU perusahaan, mengembalikan tanah dan kebun petani yang sebelumnya telah dirampas paksa oleh perusahaan.

"Bukannya dipenuhi, tuntutan warga justru berbuah kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya," katanya.

Menurut Fathur, komitmen Presiden untuk mewujudkan reforma agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan akan sulit tercapai jika kebijakan pembangunan ekonomi yang lainnya justru bertentangan.

"Bagaimana mungkin bisa mewujudkan kedaulatan pangan, jika tanah dan kebun petani dirampas dan sungai dicemari. Jangankan meredistribusikan tanah, tanah yang sebelumnya dimiliki oleh petani justru dirampas oleh perusahaan dan dilegitimasi oleh negara melalui kebijakan dan perizinan yang diberikan”, ujar Direktur Walhi Kalimantan Timur ini.

Penulis:
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved