Walhi Bongkar Perampasan Lahan dan Pencemaran Lingkungan yang Dituding Dilakukan Perusahaan Luhut

Bisnis perkebunan dan pertambangan merupakan industri kotor yang dipraktikkan dengan cara-cara yang militeristik.

Warta Kota/istimewa
Walhi ungkap praktik kotor pencemaran dan perampasan lahan. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) punya data terkait dengan perampasan lahan dan pencemaran lingkungan.

Dalam keterangan tertulisnya, Walhi mengungkap, Presiden Jokowi pada 4 Januari tahun 2017 dalam rapat kabinetnya menekankan bahwa pada tahun 2017 ini pemerintahannya akan memfokuskan pada upaya pemerataan, menurunkan kesenjangan melalui kebijakan redistribusi aset dan akses rakyat atas tanah.

"Kita tahu, bahwa dalam pemerintah juga berjanji untuk menjalankan agenda reforma agraria. Selain berkomitmen terhadap pemerataan sumber-sumber agraria. Presiden dalam nawacita juga berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan," kata Fathur Raziqin, Direktur Walhi Kalimantan Timur, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Sayangnya, kata dia, komitmen Presiden tersebut akan tersandung oleh jajaran di bawahnya.

Faktanya, ungkap Walhi, di lapangan, pejabat publik yang menduduki kursi kabinet Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memiliki bisnis yang pada praktiknya justru bertentangan dengan semangat dan komitmen Presiden.

"Luhut Binsar Panjaitan memiliki PT Perkebunan Kaltim Utama (PT PKU) I di 3 kecamatan yakni Kecamatan Muara Jawa, Loa Janan dan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur," kata Fathur.

Selain PT PKU ini, Walhi mencatat, Menko Kemaritiman ini juga memiliki perusahaan tambang batubara.

"PT Kutai Energi yang berada di bawah bendera PT Toba Sejahtera Group yang telah mencemari sungai, merampas, dan menggusur sumber-sumber kehidupan kelompok tani," katanya.

Sementara itu, Fatilda Hasibuan, Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Eksekutif Nasional Walhi, menyatakan bahwa selama ini bisnis perkebunan dan pertambangan merupakan industri kotor yang dipraktikkan dengan cara-cara yang militeristik, melanggar hukum dan hak asasi manusia.

"Termasuk, yang dilakukan oleh PT PKU dan PT Kutai Energi ini," katanya.

Halaman
12
Penulis:
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved