SKPD-BUMD DKI Tidak Kompak

Tidak kompaknya SKPD dengan BUMD juga terlihat dari saling silangnya kebijakan antara Dishub DKI dengan Transjakarta.

WARTA KOTA, GAMBIR - Bukan hanya PD Dharma Jaya dengan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP), tidak kompaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga terlihat dari saling silangnya kebijakan antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Tidak harmonis kedua lembaga transportasi itu terlihat dari kebijakan PT Transjakarta yang mengubah rute bus Transjakarta Koridor 6, dari semula Ragunan-Monas via Semanggi menjadi Koridor 13, Ragunan-Monas via Antasari yang diterapkan pada akhir tahun 2017 lalu.

Ketika itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menolak usulan modifikasi karena dinilai mengurangi jangkauan penumpang.

Selain itu, PT Transjakarta tidak melibatkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kewenangan perubahan trayek dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya itu, PT Transjakarta sebelumnya diketahui menetapkan empat trayek Ok Otrip sepihak, antara lain Semanggi-Senen, Lebak Bulus-Blok M, Senen-Sunter dan SCBD-Gandaria.

Usulan tersebut kemudian direvisi Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena dinilai tidak memihak warga kelas menengah ke bawah.

"Usulannya (OK Otrip) dirubah, karena penentuan trayek lewat kajian panjang, bukan sementara," ungkap Sigit Wijatmoko, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dihubungi pada Jumat (16/3/2018)

Terkait hal tersebut, trayek OK Otrip kini terbagi menjadi enam trayek, antara lain Tanah Abang-Kota (OK 1), Kampung Melayu-Duren Sawit (OK 2), Lebak Bulus-Pondok Labu (OK 3), Grogol-Angke (OK 4), Semper-Rorotan (OK 5) dan Kampung Rambutan-Pondok Gede (OK 6).

"Bukan cuma soal rute, kita minta data aja nggak dikasih sama Transjakarta. Harus pakai surat, padahal data penumpang itu penting buat rekayasa (lalulintas)," ungkap seorang staf Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang enggan disebutkan identitasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, kisruh terkait gagalnya pencairan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) milik PD Dharma Jaya memicu pengunduran diri Direktur PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati sejak Selasa (6/3/2018).

Keputusan tersebut diambil Marina lantaran pola kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta, dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, Darjamuni tidak koperatif.

Hal tersebut berujung tidak kunjung cairnya dana PMD sejak bulan November 2017 hingga menyebabkan PD Dharma Jaya berutang sebesar Rp 60 miliar kepada pemasok dan kesulitan membeli persediaan pangan.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved