Satpol PP Ancam Bongkar Paksa Jembatan di Rumah Makan di Cipayung Depok

Sebab jembatan di atas Kali Krukut itu dibangun tanpa izin dan tidak sesuai dengan rekomendasi izin yang diberikan.

Satpol PP Ancam Bongkar Paksa Jembatan di Rumah Makan di Cipayung Depok
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Satpol PP dan Dinas PUPR Depok melakukan penandaan jembatan dan peneguran pemilik jembatan di Pondok Jaya, Cipayung, Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok mengancam membongkar paksa dua titik jembatan penghubung sepanjang sekitar 5 meter dan selebar 6 meter yang dijadikan lahan parkir di depan sebuah rumah makan di Kelurahan Pondok Jaya, Cipayung, Kota Depok.

Sebab jembatan di atas Kali Krukut itu dibangun tanpa izin dan tidak sesuai dengan rekomendasi izin yang diberikan.

Hal itu dikatakan Kepala Satpol PP Depok Yayan Arianto kepada Warta Kota, Jumat (9/3/2018).

Satpol PP dan Dinas PUPR Depok melakukan penandaan jembatan dan peneguran pemilik jembatan di Pondok Jaya, Cipayung, Depok.
Satpol PP dan Dinas PUPR Depok melakukan penandaan jembatan dan peneguran pemilik jembatan di Pondok Jaya, Cipayung, Depok. (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

"Kemarin, kami bersama Dinas PUPR sudah cek langsung ke lokasi sekaligus melakukan peneguran ke pengelola rumah makan yang membangun jembatannya," kata Yayan.

Dari pengecekan kata dia jembatan dibangun menyalahi aturan dimana tanpa IMB dan tak sesuai rekomendasi izin yang dikeluarkan Dinas PUPR Depok.

Karenanya kata dia Jumat ini pihaknya langsung melayangkan surat perintah bongkar jembatan ke pemilik rumah makan.

"Kami beri waktu dua minggu ke pengelola rumah makan untuk membongkar jembatan di atas Kali Krukut tersebut," kata dia.

Jika tidak, tambah Yayan pihaknya akan melakukan pembongkaran paksa.

"Awalnya pengelola rumah makan meminta waktu sebulan untuk bongkar sendiri. Namun kami hanya bisa berikan waktu sampai dua minggu ke depan," kata Yayan.

Sementara itu petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dari Dinas PUPR Depok, Bachtiar, mengatakan, pemilik rumah makan sebenarnya sudah dapat surat rekomendasi petunjuk teknis peil jembatan.

Dari rekomendasi itu katanya pemilik rumah makan harusnya melanjutkan tahapan perizinan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Tetapi mereka malah membangun tanpa adanya IMB jembatan dan tidak sesuai dengan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh DPUPR," katanya.

Karenanya pihaknya langsung berkordinasi dengan Satopol PP Depok dan telah memberikan surat peringatan serta peneguran langsung ke pemilk rumah makan.

"Kami arahkan untuk mengurus IMB jembatan dan membongkar sendiri jembatan untuk disesuaikan dengan rekomendasi yang kami keluarkan," katanya.

Menurut Bachtiar pihaknya sudah melakukan penandaan di lokasi jembatan, mana bagian yang tidak sesuai rekomendasi dan harus dibongkar sendiri jika tidak ingin dibongkar paksa petugas.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved