Lagi! Pemprov Era Anies-Sandi Bakal Legalkan PKL di Melawai

Kebijakan Pemprov DKI era Anies-Sandi terhadap pedagang kaki lima (PKL) makin gencar. PKL makin merajalela sementara aktivitas warga terhambat.

Lagi! Pemprov Era Anies-Sandi Bakal Legalkan PKL di Melawai
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Sejumlah petugas Satpol PP saat menertibkan PKL Pasar Pagi, Selasa (13/2). 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Kebijakan Pemprov DKI era Anies-Sandi terhadap pedagang kaki lima (PKL) makin gencar. 

Setelah sebelumnya menutup jalan jatibaruraya di Tanahabang dari kendaraan dan mengubahnya jadi lokasi PKL, kini giliran kawasan Melawai diincar Anies-Sandi.

Rencananya akan dilegalkan lewat pembentukan Lokasi Sementara (Loksem) Melawai dalam waktu dekat.

Pedagang akan ditata sehingga tidak mengganggu pejalan kaki yang melintas.

Baca: Waspada! Ada Modus Baru Pencurian Mobil di Kelapagading

"Rencananya akan ditata jadi loksem, karena memang cocok, loksem itu kan tempatnya di fasos fasum, tapi kita pastikan akan rapih dan nggak akan ganggu jalan (pejalan kaki)," ungkap Irwandi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (1/3/2018).

Namun, lanjut Irwandi, tahap awal yang harus dilakukan pihaknya adalah pendataan yang dilanjutkan dengan sosialisasi serta penataan lapak pedagang. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Selatan terkait legalitas lokasi berjualan yang diusulkan bernama Loksem Melawai itu.

"Sekarang ini ada 75 pedagang, dagangannya aneka jenis. Mereka nanti bakal kita masukan OK OCE, kita kasih pembinaan gimana caranya supaya bener jualannya. Terus jadi seragam, rapih pokoknya," jelasnya.

Baca: Diteror Terus, Mia Khalifa Turuti Keinginan ISIS

Baca: Anjing ‘Buruk Rupa’ Dengan Harga Tetap Mahal 15 Tahun Belakangan di Indonesia

"Nanti kordinasi sama Lurah-Camat sampai Wali Kota juga karena syarat pembentukan loksem itu dari Lurah-Camat, terus diresmiin lewat SK (Surat Keputusan) Wali Kota," jelasnya menambahkan.

Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno memberikan keleluasaan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk berjualan di atas trotoar. Menurutnya, penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dapat diabaikan, mengingat terdapat 75 PKL yang merupakan bentuk usaha kecil warga.

"Ada diskresi yang harus kita buat, karena ini ada 75 lapangan pekerjaan, kali dua, paling nggak ada 150 lapangan kerja yang kita ingin selamatkan di sini (Melawai). Kuncinya adalah kita tetap menghadirkan jalan yang bisa memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki di sini, kita juga bagaimana bisa mendorong supaya fungsi dari badan jalan tidak terganggu," ungkapnya kepada wartawan di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (28/2/2018) kemarin.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved