Ketidakadilan Sosial Jadi Potret Nyata di Jakarta

Karena masyarakat diam dan tidak peduli tegaknya keadilan sosial, maka mereka yang berkuasa seakan cuek...

Ketidakadilan Sosial Jadi Potret Nyata di Jakarta
Tempo/Hariandi Hafid
ILUSTRASI Penggusuran 

WARTA KOTA, PANCORAN -- Adigum yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin tampaknya masih menjadi gambaran kondisi sosial di DKI Jakarta saat ini. Di satu sisi, Jakarta menyuguhkan kemewahan bagi sebagian orang berduit. Di sisi lainnya, masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan.

Musni Umar, Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta mengungkapkan, sejatinya ketidakadilan sosial di DKI sudah berlangsung sangat lama.

Karena sudah berlangsung lama, maka masyarakat akhirnya menganggap ketidakadilan sosial merupakan realitas sosial yang tidak perlu dipersoalkan dan diributkan.

"Dampaknya masyarakat tidak peduli terhadap ketidakadilan sosial, walaupun bertentangan dengan teologis, ideologis dan sosiologis," ujar Musni Umar, Selasa (27/2).

Karena masyarakat diam dan tidak peduli tegaknya keadilan sosial, maka mereka yang berkuasa seakan cuek dan justru membuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan gubernur yang memihak kepada kepentingan elit dan pemodal dan tidak memihak terwujudnya keadilan sosial.

Selanjutnya, dengan alasan untuk kepentingan umum dan penataan kota, pemerintah daerah melakukan penggusuran tempat tinggal rakyat jelata yang padat dan kumuh tanpa musyawarah dan ganti rugi.

"Ketiga, demi alasan investasi, mereka yang berkuasa membuat peraturan yang memihak kepada pemodal dan merugikan kepentingan rakyat jelata, bangsa dan negara," imbuh Musni Umar.

Suatu hal yang memprihatinkan, masyarakat kelas menengah dan kelas atas, didukung pemberitaan media dan media sosial, mendukung kebijakan apapun yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa.

"Akibatnya, pemerintah DKI di masa lalu, sesukanya melakukan penggusuran. Walaupun sangat menyayat rasa keadilan, tetapi tidak peduli karena merasa didukung kelas menengah dan elit." 

Selain itu, menurut Musni, penguasa dan pemodal suka didukung oleh mereka yang menyebut diri aktivis.

"Demi uang dan kekuasaan mereka rela menjadi alat untuk menyerang siapapun penguasa, perorangan atau kelompok yang mencoba membela si kecil dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Cara paling jitu yang dilakukan ialah melaporkan ke polisi dengan tuduhan telah melanggar UU atau Peraturan. Itulah yang dialami Anies dan Sandi."

Musni heran, saat ini justru sejumlah pihak memusuhi bahkan berusaha menjatuhkan Anies-Sandi yang menurutnya memiliki program yang benar-benar menyentuh rakyat kecil dengan tujuan menciptakan keadilan sosial.

"Bentuk kepedulian dan pemihakan Anies dan Sandi kepada kaum marjinal yang direpresentansikan dengan sebutan anak-anak yatim dan orang-orang miskin adalah mengeluarkan kebijakan untuk memajukan mereka, tidak hanya memberi tempat berusaha, tetapi juga pelatihan, permodalan dan melindungi mereka."

Jadi, imbuh Musni Umar, sangat naif dan konyol bila tidak mendukung dan bahkan menghalang-halangi Anies-Sandi untuk mewujudkan keadilan sosial dengan berlindung dibawah UU dan Peraturan yang tidak adil dan tidak memihak kepada mereka yang lemah dan belum maju.

"Saya yakin dan percaya, Anies dan Sandi kuat menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari segala penjuru untuk menggagalkan pewujudankeadilan sosial di DKI," imbuhnya. 

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved