Penerapan Penghapusan Biaya Pengesahan STNK Masih Menunggu Korlantas Polri

Saat ini, lanjut Bayu, pihak Korlantas tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.

Penerapan Penghapusan Biaya Pengesahan STNK Masih Menunggu Korlantas Polri
Warta Kota
Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

WARTA KOTA, SEMANGGI -- Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama, menyatakan bahwa penerapan penghapusan biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih menunggu dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Pasalnya, Samsat di seluruh jajaran Polda Metro Jaya (PMJ) berada di bawah Korlantas Polri.

“Kami selaku pelaksan menunggu terlebih dahulu arahan dari Korlantas. Hari ini aturan biaya pengesahan STNK dihapus, tidak berarti hari ini langsung harus dihapus,” kata Bayu, kepada Warta Kota, Kamis (22/2/2018).

Saat ini, lanjut Bayu, pihak Korlantas tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung.

Nantinya, jika seluruh koordinasi telah dilakukan, maka penerapan aturan tersebut bisa mulai dilakukan.

“Penerapan aturan biaya pengesahan STNK baru diterapkan 6 Januari 2017. Dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara. Tapi setelah dibatalkan oleh MA maka akan segera dihapus aturan tersebut,” jelasnya.

Seperti diketahui gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No 60 itu diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur.

Dimana, dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut MA menyatakan pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yaitu merujuk Pasal 73 ayat (5) UU No 30, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

Selain itu, MA juga memandang, pengenaan tarif atas pengesahan STNK berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat.

Sebab saat membayar pajak masyarakat sudah dipungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved