Mahkamah Agung Hanya Larang Biaya Pengesahan STNK Tahunan

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama memperjelas yang dihapus hanya biaya pengesahan STNK tahunan.

Mahkamah Agung Hanya Larang Biaya Pengesahan STNK Tahunan
WARTA KOTA/FITRIYANDI AL FAJRI
Kepala Seksi STNK Polda Metro Jaya Komisaris Bayu Pratama Gubunagi (kiri) dan Kepala Unit STNK Samsat Kota Bekasi AKP Dany Rimawan, saat peresmian perpustakaan atau ruang pojok baca di Samsat Kota Bekasi, Selasa (31/10/2017) siang. Perpustakaan ini merupakan fasilitas pertama di layanan STNK di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 

WARTA KOTA, SEMANGGI -- Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama memperjelas yang dihapus hanya biaya pengesahan STNK tahunan.

Hal tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan biaya administrasi STNK yang diatur dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara.

“Dari putusan tersebut, biaya pengesahan STNK lima tahunan yang ganti pelat nomor, tetap diberlakukan. Yang dihapuskan adalah biaya pengesahan STNK tahunan,” kata Bayu.

Baca: VIDEO: Novel Jelaskan Matanya Harus Dioperasi Lagi

Dengan biaya pengesahan untuk sepeda motor Rp 100.000 dan mobil Rp 200.000.

Sementara biaya  pengesahan STNK tahunan Rp 25.000 untuk motor dan Rp 50.000 untuk mobil.

“Dampaknya untuk kami di Polda Metro Jaya tidak ada. Pelayanan yang kami berikan tetap sama. Dampaknya itu terjadi pada penerimaan negara yang berkurang,” kata Bayu.

Gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No 60 itu diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur.

Dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut MA menyatakan pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Baca: Biaya Pengesahan STNK Dihapus, Potensi Kehilangan Kas Negara Mencapai Rp 250 Juta Per Hari

Hal itu merujuk Pasal 73 ayat (5) UU No 30, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

Selain itu, MA juga memandang, pengenaan tarif atas pengesahan STNK berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Sebab saat membayar pajak masyarakat sudah dipungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP).(MOHAMAD YUSUF)

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved