Ini Pria Yang Bikin Negara Gagal Tarik Biaya Pengesahan STNK, Alasannya Keren

Negara batal menarik biaya pengesahan STNK akibat kelakukan seorang pria cerdik. Dia mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan menang. Siapakah dia?

Ini Pria Yang Bikin Negara Gagal Tarik Biaya Pengesahan STNK, Alasannya Keren
Warta Kota/Henry Lopulalan
stnk dan bpkb palsu 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Moh. Noval Ibrohim Salim menjadi orang yang membuat negara kehilangan pendapatan dari biaya pengesahan STNK. Siapakah dia?

Berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2017 berisi putusan dibatalkannya penarikan biaya pengesahan STNK, disebut bahwa Noval bergelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum.

Dia merupakan warga Dusun Tlangi I, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

Dalam surat putusan itu Noval dianggap hakim memiliki kedudukan hukum untuk melakukan uji materi terhadap Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca: Mahkamah Agung Hanya Larang Biaya Pengesahan STNK Tahunan

Baca: Angkasa Pura Bangun Taman Lalu Lintas Untuk Anak Pilot Pesawat Tempur

Dari putusan itu kelihatan awalnya mengapa Noval memilih menggugat Presiden RI terkait sepotong pasal dalam PP 60/2016.

Noval diketahhui baru memiliki Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan Merek Honda dan Type K1H02N14L0 AT, dengan Nomor Rangka MH1KF1111GK905067, Nomor Mesin KF11E903375 dengan Nomor Polisi M 2345 BC.

Baca: Biaya Pengesahan STNK Dihapus, Potensi Kehilangan Kas Negara Mencapai Rp 250 Juta Per Hari

Ketika PP No.60/2016 keluar, mobil itu baru dibeli sehingga Noval mesti membayar biaya pengesahan tersebut. 

Noval mengaku sangat dirugikan dengan aturan tersebut dan merasa pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang terbebani dengan kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan tarif listrik dan lain-lain.

Baca: Ini Perintah Tegas Mahkamah Agung Ke Jokowi Soal Cabut Biaya Pengesahan STNK

Kendaraan Noval yang baru teregistrasi yang mengakibatkan BPKB belum keluar, maka secara Noval Pemohon harus membayar biaya Penerbitan BPKB dengan tarif baru.

Dari isi surat putusan itu, disitulah titik dimana diketahui menjadi alasan paling awal Noval mengajukan uji materi.(THEO YONATHAN SIMON LATURIUW)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved