Mahkamah Agung Denda Presiden Jokowi Tanpa Ampun

Mahkamah Agung sudah melarang negara menarik biaya pengesahan STNK. Inilah perintah untuk Jokowi yang mesti segera dilakukan.

Mahkamah Agung Denda Presiden Jokowi Tanpa Ampun
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Sindikat pemalsu STNK mobil di Kabupaten Bekasi dibongkar polisi pada Minggu (28/1/2018) siang. Dari tangan tersangka, KA (33), D (36) dan A (37) polisi menyita tiga unit mobil dan 150 STNK yang sudah dimanipulasi tersangka. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Mahkamah Agung (MA) Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Moh.Noval Ibrohim Salim permohonan pembatalan penarikan biaya pengesahan STNK.

Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara dibatalkan atau dicabut.

Baca: Biaya Pengesahan STNK Dihapus, Potensi Kehilangan Kas Negara Mencapai Rp 250 Juta Per Hari

Imbasnya negara tak bisa lagi menarik biaya pengesahan STNK sebesar RP 25.000 (roda 2 dan 3) dan Rp 50.000 (roda 4).  

Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2017 secara tegas Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan aturan lebih tinggi.

Baca: Ini Pria Yang Bikin Negara Gagal Tarik Biaya Pengesahan STNK, Alasannya Keren

Aturan itu adalah Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mencabut Lampiran Nomor E angka 1 dan 2Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu Presiden Joko Widodo sebagai termohon juga mesti membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta. 

Baca: Catat! Biaya Pengesahan STNK Sudah Dibatalkan Mahkamah Agung

Putusan itu diambil pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada  Rabu, Rabu (14/6/2017).

Ketua Majelis Hakim adalah H.Supandi, dan 2 anggotanya yakni Is Sudaryono dan Yosran. Sedangkan panitera pengganti dalam perkara tersebut adalah Teguh Satya Bakti.(THEO YONATHAN SIMON LATURIUW)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved