Pengamat Minta Perangkat Pemilu Diawasi Ketat Karena Rawan Diintervensi

WARTA KOTA, PANCORAN---Pengamat sosial dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, meminta pengawasan lebih ketat terhadap perangkat pemilihan umum mulai dari KPUD provinsi, kabupaten, kota, PPK, dan PPS.

Sebab, menurut Musni, mereka sangat potensial untuk diintervensi oleh penguasa politik, pemilik modal, partai politik, dan kader partai yang bersaing.

"Oleh karena itu, pengawasan dari KPU RI serta Bawaslu RI terhadap seluruh jajarannya mutlak ditingkatkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pesta demokrasi," kata Musni kepada Warta Kota, Selasa (20/2/2018).

Musni Umar mengatakan, pesta demokrasi yang sedang berlangsung, baik pilkada maupun yang akan datang pemilu parlemen dan pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan dengan jujur dan adil.

"Maka dari itu KPU, KPUD provinsi, kabupaten, kota, PPK, dan PPS harus menjaga dan mempertahankan indepedensi dan netralitas karena penguasa politik dan pemilik modal pasti mempunyai kepentingan untuk memenangkan pilkada, pemilu parlemen dan pemilu presiden wakil presiden untuk mempertahankan status quo," kata Musni.