Pengamat Minta Perangkat Pemilu Diawasi Ketat Karena Rawan Diintervensi

Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, meminta pengawasan lebih ketat terhadap perangkat pemilihan umum mulai dari KPUD, PPK, dan PPS.

Penulis: Feryanto Hadi | Editor:
Warta Kota/Feryanto Hadi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan mengadakan seleksi tertulis calon Anggota PPS Pemilu 2019 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018). 

WARTA KOTA, PANCORAN---Pengamat sosial dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, meminta pengawasan lebih ketat terhadap perangkat pemilihan umum mulai dari KPUD provinsi, kabupaten, kota, PPK, dan PPS.

Sebab, menurut Musni, mereka sangat potensial untuk diintervensi oleh penguasa politik, pemilik modal, partai politik, dan kader partai yang bersaing.

"Oleh karena itu, pengawasan dari KPU RI serta Bawaslu RI terhadap seluruh jajarannya mutlak ditingkatkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pesta demokrasi," kata Musni kepada Warta Kota, Selasa (20/2/2018).

Musni Umar mengatakan, pesta demokrasi yang sedang berlangsung, baik pilkada maupun yang akan datang pemilu parlemen dan pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan dengan jujur dan adil.

"Maka dari itu KPU, KPUD provinsi, kabupaten, kota, PPK, dan PPS harus menjaga dan mempertahankan indepedensi dan netralitas karena penguasa politik dan pemilik modal pasti mempunyai kepentingan untuk memenangkan pilkada, pemilu parlemen dan pemilu presiden wakil presiden untuk mempertahankan status quo," kata Musni.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved