Breaking News:

Putusan MK Menegaskan bahwa KPK adalah Ranah Kekuasaan Eksekutif

Mahkamah menyatakan pendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif.

Editor: Gede Moenanto
Kompas.com
KPK adalah ranah kekuasaan eksekutif. 

Menurut dia, tidak termaktub sedikitpun dalam pendapat Mahkamah yang kemudian mengesankan bahwa putusan ini merupakan bentuk atau upaya pelemahan terhadap KPK.

"Mahkamah justru ditegaskan berkali-kali mengenai KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, walaupun tidak boleh dimaknaia tidak tercakup dalam pengawasan, dalam hal ini oleh DPR sebagai wakil rakyat," kata Fajar.

"Putusan ini sesungguhnya menegaskan penataan hubungan kelembagaan antara DPR dengan KPK yang dilandasi prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances berdasarkan UUD 1945," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Syarif mengaku, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak angket DPR terhadap KPK.

MK menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap Hak Angket. Dengan putusan ini, MK menyatakan, KPK bisa menjadi objek angket oleh DPR RI.

Laode menilai, putusan MK ini tak konsisten dan bertentangan dengan tiga putusan terdahulu, dimana MK menyatakan bahwa KPK bukan lembaga eksekutif.

Menurut dia, inkonsistensi MK ini bahkan dipaparkan oleh empat hakim yang mengajukan disssenting opinion atau perbedaan pendapat.

Empat hakim yang menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat itu adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo. (Moh. Nadlir)

Sebelumnya telah diunggah Kompas.com dengan tautan: MK Bantah Putusannya soal Pansus Hak Angket KPK Inkonsisten

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved