Breaking News:

Putusan MK Menegaskan bahwa KPK adalah Ranah Kekuasaan Eksekutif

Mahkamah menyatakan pendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif.

Kompas.com
KPK adalah ranah kekuasaan eksekutif. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) khususnya terkait hak pansus DPR terhadap KPK tak konsisten.

Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 itu juga dianggap bertentangan dengan tiga putusan terdahulu, di mana MK menyatakan bahwa KPK bukan lembaga yang ada di lingkup eksekutif.

Putusan terdahulu yang dimaksud antara lain putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 dan putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 14 November 2013.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan bahwa pada putusan-putusan MK sebelumnya. Mahkamah tak pernah menyatakan KPK merupakan lembaga negara yang berada pada ranah kekuasaan tertentu, legislatif, eksekutif, atau yudikatif.

"Penting ditegaskan, baru pada Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 ini, Mahkamah menyatakan pendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Menurut Fajar, dalam ketiga putusan sebelumnya, Mahkamah menyatakan KPK merupakan lembaga negara yang terkait fungsi kekuasaan kehakiman.

"Posisi KPK sebagai lembaga negara yang bukan termasuk dalam ranah kekuasaaan kehakiman. Namun diberikan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman," kata Fajar.

Karenanya, kata Fajar, tidak ada dasar dan alasan untuk menyebut putusan kali ini dengan putusan Mahkamah sebelumnya bertentangan. Justru, putusan terakhir ini melengkapi putusan sebelumnya.

Bahkan, lanjut dia, putusan MK terakhir justru menguatkan posisi KPK. Pasalnya, Hak angket DPR tak bisa dilaksanakan pada wewenang KPK di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Sekaligus Mahkamah menguatkan lembaga KPK, karena meskipun menjadi obyek hak angket DPR, akan tetapi hak angket dibatasi bukan pada tugas dan kewenangan yudisial KPK, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Fajar.

Halaman
12
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved