Dana Kampanye Pilwalkot Bekasi Dibatasi Rp 43 Miliar

“Hanya dibatasi Rp 43 miliar, jadi di luar itu dana kampanye tidak boleh digunakan,” kata Ketua KPU Kota Bekasi.

Dana Kampanye Pilwalkot Bekasi Dibatasi Rp 43 Miliar
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Rapat pleno KPU Kota Bekasi mengundi nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi 

Apabila sumbangan dana tersebut melebihi, maka wajib untuk dikembalikan.

Menurut dia, perusahaan berbadan hukum swasta maupun perseorangan diperbolehkan untuk memberikan sumbangan dana kampanye bagi pasangan calon yang berlaga dalam konstestasi politik.

Hal tersebut sudah tertuang dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) No 5 Tahun 2017 Pasal 7.

“Sumbangan dari perusahaan berbadan hukum swasta dibatasi maksimal Rp750 juta, sementara perseorangan sumbangan maksimal Rp75 juta,” katanya.

Menurut Harminus, sumbangan dana kampanye yang tidak diperbolehkan apabila bersumber dari perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Harminus menjelaskan, setiap pasangan calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota nantinya wajib memberikan catatan dana kampanye beserta sumbernya.

Oleh karena itu, sumbangan dana kampanye yang melebihi batas maksimal dapat diketahui.

“Kalau sumbangan yang diberikan itu melebihi batas maksimal, maka sisa sumbangan itu akan dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Sementara itu, petahana Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memilih kampanye murah dalam gelaran Pilkada 2018.

Dia yakin dengan hasil kinerja yang dirasakan masyarakatnya saat periode kepemimpinan 2013-2018.

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved