Warga Tiga Kelurahan di Jakarta Timur Tak Setuju Tiga Program Pemprov DKI Ini

Program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tak disukai warga di tiga kelurahan.

Warga Tiga Kelurahan di Jakarta Timur Tak Setuju Tiga Program Pemprov DKI Ini
istimewa
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI WA William Yani 

WARTA KOTA, GAMBIR - Program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tak disukai warga di tiga kelurahan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani menemukan itu ketika reses di Jakarta Timur pada 5-7 Februari 2018.

William menemukan aspirasi negatif itu di RW 03 Kelurahan Bambu Apus, RT 7/3 Kelurahan Gedong, RT 1/3 Kelurahan Cijantung, dan RW 5 Kelurahan Ciracas.

Baca: Fredrich Yunadi Sebut Advokat Tak Bisa Dituntut Perdata Atau Pidana, Dia lupa Soal Poin Iktikad Baik

"Memang begitu yang saya dapat di reses, ketika meminta pendapat masyarakat tentang program Anies-Sandi. Banyak yang tak setuju program-program gubernur baru ini," kata William ketika dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (9/2/2018).

Soal becak, kata William, seluruh warga yang hadir menyatakan tidak setuju karena kebijakan itu cenderung menambah semerawut dan kemacetan lalu lintas.

"Kalau penutupan Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang, semua warga yang hadir mengatakan tidak setuju karena menambah kesemrawutan tanah abang," ujar Yani.

Baca: Resmikan Oke Cleanup Day, Sandiaga Uno Ajak Warga Bersihkan Lingkungan

Program hunian DP nol rupiah, 90 persen warga miskin yang hadir mengatakan tidak bisa mengikuti program tersebut karena syaratnya tak menyentuh mereka. Sebab, program itu hanya cocok bagi mereka dengan penghasilan Rp 4 juta ke atas.

"Kalau yang datang ke reses saya itu kebanyakan warga yang penghasilannya di bawah tiga juta rupiah," ucap William.

Untuk program Ok Otrip, 85 persen warga yang hadir mengatakan tidak bisa dijalankan. Sebagian pengemudi operator merasa keberatan, karena setiap hari mereka terbiasa membawa uang tunai. Dengan adanya Ok Otrip Rp 5.000. mereka harus menunggu pencairan dana dari pemerintah daerah.

Sedangkan soal normalisasi kali, warga berpendapat Anies tak akan bisa melakukan normalisasi tanpa menggusur penduduk di bantaran sungai. (*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved