Terindikasi Korupsi, Aktivis Partai Golkar Minta Airlangga Bongkar Pengurus

WARTA KOTA, PALMERAH -- Terpilih dan sukses mengakhiri polemik panjang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto rupanya dinilai harus membenahi struktur pengurus Dewan pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Kabinet Kerja Jokowi-JK itu diminta merombak pengurus DPP Partai Golkar saat ini.

Permintaan tersebut dilontarkan tersebut Achmad Suhawi selaku moderator dalam forum diskusi Aktivis Partai Golkar yang digelar di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (7/2/2018) malam.

Dalam paparannya, Aktivis Partai Golkar meminta agar Airlangga mengganti pengurus DPP Partai Golkar yang terindikasi terlibat Korupsi.

Sebab, menurutnya, Partai Golkar yang senyatanya merupakan partai politik besar merupakan institusi, sumber rekrutmen pejabat publik, pembuat anggaran, dan legislasi, maka partai harus terbebas korupsi.

"Golkar punya komitmen anti Korupsi, sudah sepatutnya bila tidak menjadikan orang yang terlibat korupsi sebagai pengurus. Karena Golkar akan terkesan permisif dengan korupsi," tegasnya dalam siaran tertulis pada Kamis (8/2/2018).

Serupa, Aktivis Partai Golkar, Rudolf Jack Paskalis mengharapkan agar Ketua Umum Golkar meminta pandangan dan pendapat terhadap sebanyak 261 nama pengurus yang telah disahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian serta Kejaksaan. Sehingga, nama pengurus Partai Golkar yang tidak bebas korupsi, menurutnya harus dicopot dari kepengurusan.

"Aktivis Partai Golkar akan terus melakukan langkah-lahkah yang diperlukan, termasuk mempertanyakan sejumlah nama yang patut diduga terlibat korupsi ke instansi terkait," ungkapnya diamini anggota Aktivis Partai Golkar lainnya, antara lain Abdi Sahido dan Hendrik Jauha